1,362 total views
Pati, innindonesia.com – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali menggelar aksi demonstrasi pada Senin (25/08/2025) di Alun-alun Pati, menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes sebelumnya yang dipicu oleh kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen serta dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap proyek pembangunan jalur kereta api.
Dalam demonstrasi kali ini, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tidak hanya menyuarakan aspirasi melalui orasi, tetapi juga menggalang dukungan dengan mengirimkan ribuan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Surat-surat tersebut berisi desakan agar KPK segera memeriksa dan menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, yang terjadi saat Sudewo menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024.
Aksi Penggalangan Surat dan DonasiSejak pagi hari, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi posko donasi yang didirikan AMPB di dekat Kantor Bupati Pati. Posko tersebut menjadi pusat penggalangan surat dan donasi untuk mendukung aksi damai ini.
Terpampang spanduk besar bertuliskan, “Ribuan Masyarakat Pati Kirim Surat Ke KPK RI di Jakarta”, yang menegaskan tujuan utama aksi kali ini.
Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan 5.000 lembar formulir surat untuk memudahkan warga menyampaikan aspirasi mereka kepada KPK.
“Kami memfasilitasi warga dengan formulir agar tidak kesulitan merumuskan surat. Namun, setiap warga menuliskan nama mereka sendiri pada surat sebagai bukti bahwa ini adalah aspirasi asli masyarakat Pati,” ujar Teguh.
Ia menambahkan bahwa surat-surat tersebut dikirim melalui kantor pos dengan biaya pribadi masing-masing warga, menunjukkan keseriusan dan independensi aksi ini.
Selain penggalangan surat, warga juga mengumpulkan donasi untuk mendukung rencana aksi lanjutan di Jakarta pada 2-3 September 2025.
Donasi tersebut mencakup uang tunai, armada transportasi, hingga kebutuhan logistik lainnya.
“Ada warga yang tidak bisa hadir di Alun-alun karena bekerja, tetapi mereka secara sadar mengirimkan surat ke KPK melalui kantor pos terdekat di kecamatan masing-masing,” tambah Teguh.
Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang telah berlangsung sejak 13 Agustus 2025, ketika ribuan warga memadati Alun-alun Pati menuntut Sudewo mundur akibat kebijakan PBB yang dianggap memberatkan.
Meskipun Sudewo telah mencabut kebijakan tersebut dan meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap arogan, kemarahan warga belum mereda.
Selain isu PBB, dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap proyek kereta api semakin memanaskan situasi.
KPK menduga Sudewo menerima aliran dana sebesar Rp18,3 miliar terkait proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso saat menjabat sebagai anggota DPR.
KPK juga telah menyita uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo, meskipun ia membantah tuduhan tersebut. Sudewo sempat mangkir dari panggilan KPK pada 22 Agustus 2025, namun KPK menyatakan bahwa ia dijadwalkan memenuhi panggilan pada 27 Agustus 2025.
Di tengah gelombang protes, muncul pula aksi dukungan terhadap Sudewo dari kelompok warga di Kecamatan Sukolilo. Pada 24 Agustus 2025, ratusan warga yang tergabung dalam “Masyarakat Sukolilo Cinta Damai” menggelar aksi damai di Desa Gadudero, menolak tuntutan pelengseran Sudewo.
Mereka menyebut Sudewo sebagai “Bapak Pembangunan Pati” karena dinilai telah berhasil menata infrastruktur di wilayah tersebut. Spanduk bertuliskan “Manusia Tidak Ada yang Sempurna. Kesalahan Ucap Maafkanlah” turut dibentangkan sebagai bentuk dukungan.
Namun, aksi dukungan ini tidak mengurangi semangat AMPB dan warga lainnya untuk terus mendesak KPK.
“Kami menuntut keadilan. Sudewo harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi yang melibatkan dirinya,” ujar Yasit Abdullah, salah satu warga yang turut menandatangani surat untuk KPK bersama istrinya.
Aksi pada 25 Agustus 2025 berlangsung damai, meskipun jumlah peserta tidak sebesar demonstrasi sebelumnya pada 13 Agustus yang dihadiri puluhan ribu warga.
Koordinator AMPB menyatakan bahwa aksi penggalangan surat ini akan berlangsung selama tiga hari, hingga 27 Agustus 2025, untuk memaksimalkan dukungan masyarakat.
Selain itu, AMPB juga tengah mempersiapkan demonstrasi lanjutan di depan gedung KPK di Jakarta pada awal September.
Dana yang terkumpul dari donasi, yang hingga 20 Agustus mencapai lebih dari Rp117 juta, akan digunakan untuk mendukung logistik aksi tersebut.
Sementara itu, KPK terus mendalami kasus dugaan suap yang melibatkan Sudewo. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada 13 Agustus 2025, menyatakan bahwa Sudewo diduga menerima “commitment fee” dari proyek DJKA, dan penyidikan terhadapnya akan terus berlanjut meskipun ia telah mengembalikan sebagian dana.
Situasi di Pati tetap dinamis, dengan warga terbagi antara yang menuntut Sudewo lengser dan yang mendukungnya.
Aksi damai pengiriman surat ke KPK ini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap dugaan korupsi, sekaligus menunjukkan semangat mereka untuk mengawal proses hukum hingga tuntas.
