576 total views

INNNEWS – Sebagai partai nasionalis ideologis, PDI-P menghadapi dilema ketika narasi anti-Barat mendorong simpati terhadap Iran, sementara realitas di dalam negeri Iran menunjukkan pola represi yang sulit diabaikan.

Ada sebuah paradoks yang semakin terlihat dalam dinamika politik Indonesia. Sebagai partai yang mengusung nasionalisme ideologis dan pluralisme, PDI-P justru tampak terseret dalam arus narasi global yang menyederhanakan realitas. Dalam konteks ini, Iran tidak lagi dibaca sebagai sebuah negara dengan kompleksitas internalnya, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap Barat.

Objek simbol itu adalah Ayatollah Ali Khamenei dan sistem yang ia pimpin. Sejak Iranian Revolution, Iran membangun struktur kekuasaan yang memusat pada otoritas religius yang tidak dipilih secara langsung, dengan konsekuensi pembatasan oposisi politik dan kebebasan sipil. Namun dalam narasi tertentu, aspek ini menjadi sekunder. Yang menonjol adalah posisinya sebagai aktor yang berani menantang hegemoni Barat.

Di sinilah letak ilusi tersebut.

Dalam tatanan global yang terfragmentasi, persepsi sering melampaui realitas. Narasi anti-imperialisme, yang memang memiliki akar historis kuat dalam identitas politik Indonesia, menciptakan resonansi yang mudah diterjemahkan menjadi simpati terhadap pihak yang dianggap melawan. Namun resonansi ini tidak selalu diiringi dengan evaluasi moral yang konsisten.

Bagi sebagian dalam orbit PDI-P, Iran menjadi instrumen simbolik dalam wacana kedaulatan dan perlawanan. Tetapi ketika simbol menggantikan substansi, muncul risiko yang lebih serius. Nasionalisme ideologis yang seharusnya berakar pada kedaulatan rakyat dan pluralisme justru berpotensi tergelincir ke dalam romantisme radikalisme, di mana perlawanan dihargai bukan karena nilai moralnya, tetapi semata karena posisinya yang berseberangan dengan Barat.

Konsekuensinya adalah pengaburan realitas.

Di dalam Iran, pola represi terhadap minoritas agama, termasuk komunitas Kristen, menunjukkan wajah lain dari sistem tersebut. Gereja-gereja berbahasa Persia dibatasi, aktivitas ibadah dalam bahasa lokal dicurigai sebagai ancaman, dan banyak orang Kristen, terutama mereka yang berpindah iman, menghadapi penangkapan serta hukuman penjara dengan tuduhan keamanan nasional. Jemaat rumah dibubarkan, pemimpinnya ditahan, dan aktivitas keagamaan diawasi secara ketat.

Konversi ke Kristen tidak diakui secara legal, yang membuat para penganutnya kehilangan perlindungan hukum. Tekanan hadir tidak hanya secara sosial, tetapi juga administratif dan struktural. Dalam sistem seperti ini, iman pribadi dapat dengan mudah dipolitisasi sebagai ancaman ideologis.

Mengabaikan realitas ini berarti mengorbankan konsistensi moral.

Fenomena penyederhanaan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Secara global, negara sering direduksi menjadi gambaran hitam-putih, pahlawan atau penjahat, tergantung posisi mereka dalam relasi kekuasaan internasional. Dalam kerangka seperti ini, kompleksitas dianggap tidak relevan, bahkan mengganggu.

Namun justru di situlah bahayanya.

Ketika pelanggaran hak asasi manusia dinilai secara selektif, prinsip itu kehilangan kekuatannya. Ketika simbol lebih dominan daripada fakta, penilaian politik menjadi kabur. Dan ketika narasi global diimpor tanpa penyaringan, identitas ideologis sebuah bangsa dapat terdistorsi.

Indonesia bukan Iran. Pancasila menolak penyatuan otoritas religius absolut dengan kekuasaan negara. Demokrasi Indonesia, dengan segala keterbatasannya, dibangun di atas pluralisme dan keseimbangan institusi. Dalam konteks ini, simpati yang tidak kritis terhadap model kekuasaan seperti Iran menjadi kontradiktif dengan fondasi tersebut.

Bagi PDI-P, tantangannya bukan sekadar mempertahankan narasi anti-Barat, tetapi menjaga konsistensi ideologisnya sendiri. Nasionalisme yang sehat tidak hanya berbicara tentang kedaulatan, tetapi juga tentang integritas moral dalam menilai siapa pun, tanpa standar ganda.

Perlawanan tidak otomatis bermoral. Nilainya ditentukan oleh apa yang dilawan dan apa yang dibangun sebagai gantinya.

Jika simbol terus menggantikan realitas, maka yang tersisa bukanlah analisis, melainkan ilusi. Dan dalam politik, ilusi yang dibiarkan terlalu lama dapat berubah menjadi kesalahan strategis yang mahal.

Penulis:

Dr. Hanny Setiawan, M.B.A.

Ketua Umum
Fornak Indonesia
Forum Nasionalisme Kristen