265 total views

INNNEWS – Di tengah perang yang memasuki minggu kelima melawan Amerika Serikat dan Israel, retakan serius muncul di puncak kepemimpinan Iran. Presiden Masoud Pezeshkian berselisih tajam dengan Komandan IRGC (Korps Garda Revolusi Islam) Ahmad Vahidi soal kelanjutan perang dan nasib ekonomi negara yang semakin ambruk.

Laporan Iran International (28 Maret 2026) mengungkap bahwa Pezeshkian memperingatkan: tanpa gencatan senjata cepat, ekonomi Iran bisa runtuh dalam 3–4 minggu. Ia menuntut kekuasaan eksekutif dan manajerial dikembalikan kepada pemerintah sipil. Tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh Vahidi.

Vahidi justru menyalahkan pemerintah Pezeshkian karena gagal melakukan reformasi struktural sebelum perang dan gelombang protes akhir 2025–awal 2026. IRGC menegaskan prioritas utama adalah “ketahanan revolusi” dan kelanjutan perlawanan, bukan de-eskalasi.

Detail Perselisihan yang Terbongkar

Menurut sumber di dalam Iran yang dikutip Iran International, Pezeshkian mengkritik pendekatan IRGC yang terus meningkatkan ketegangan, termasuk serangan ke negara tetangga. Presiden khawatir dampaknya terhadap rakyat: inflasi melonjak tajam, ATM kosong, gaji pegawai negeri tertunda, dan bisnis swasta lumpuh.

Media Israel seperti Channel 14melaporkan versi lebih dramatis dari percakapan tersebut. Pezeshkian disebut mengatakan ingin terlibat langsung dalam negosiasi dengan AS karena “tanpa kesepakatan cepat, seluruh ekonomi kita akan runtuh dalam 3 minggu.” Vahidi menjawab: “Justru karena itulah Anda tidak bisa terlibat. Anda akan menyerahkan segalanya demi sebuah kesepakatan.”

Setelah percakapan itu, Pezeshkian dikabarkan mengeluh kepada rekan-rekannya bahwa ia merasa seperti sandera IRGC: “Saya tidak bisa mengundurkan diri, saya tidak bisa membuat keputusan sendiri, yang bisa saya lakukan hanyalah membaca dari naskah yang diberikan kepada saya.” Kutipan ini beredar luas di media pro-Israel, meski tidak tercantum secara lengkap dalam laporan utama Iran International.

Mengapa IRGC Semakin Dominan?

Perselisihan ini memperjelas struktur kekuasaan Iran yang timpang:

– Menurut konstitusi, Presiden tidak mengendalikan angkatan bersenjata, program rudal, atau kebijakan keamanan strategis. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Supreme Leader (atau Dewan Kepemimpinan Sementara) dan Supreme National Security Council (SNSC).
– IRGC bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi, bukan presiden. Mereka juga menguasai ekonomi paralel yang besar, termasuk perusahaan, proyek infrastruktur, dan jaringan penghindaran sanksi.

Pada 25 Maret 2026, Pezeshkian terpaksa menunjuk Mohammad Bagher Zolghadr (mantan perwira senior IRGC) sebagai sekretaris SNSC di bawah tekanan langsung dari Vahidi dan komandan IRGC lainnya. Penunjukan ini semakin memperkuat kendali militer atas kebijakan keamanan.

Banyak analis menyebut IRGC sebagai *“deep state”* Iran — kekuatan paralel yang semakin mendominasi di saat krisis. Perang saat ini mempercepat pergeseran ini: keputusan strategis berada di tangan IRGC, sementara presiden lebih berfungsi sebagai wajah publik untuk urusan domestik dan diplomasi terbatas.

Apakah Ini Tanda Keruntuhan Rezim?

Hingga akhir Maret 2026, rezim Iran belum runtuh. Struktur keamanan (IRGC + Basij) masih solid, dan belum ada defeksi massal di kalangan elite. Namun, retakan antara elemen sipil dan hardliner militer semakin terlihat jelas.

Pezeshkian, yang terpilih sebagai figur relatif pragmatis pada 2024, kini berada dalam posisi sulit. Ia berusaha menyelamatkan ekonomi, tetapi ruang geraknya sangat terbatas. Sementara IRGC memandang setiap upaya de-eskalasi sebagai ancaman bagi kelangsungan “revolusi Islam”.

Kesimpulan Sementara

Retakan antara Presiden Pezeshkian dan Komandan IRGC Ahmad Vahidi menggambarkan pergeseran kekuasaan yang sudah terjadi: Iran saat ini sepenuhnya dikuasai oleh unsur militer (IRGC). Pemerintahan sipil dan presiden hanya menjadi fasad, sementara keputusan strategis — termasuk kelanjutan perang — sepenuhnya berada di tangan IRGC.

Rezim ini kini berfungsi bagaikan gerilyawan bersenjata lengkap: desentralisasi komando, prioritas “resistance economy” meski rakyat menderita, penolakan negosiasi, serta taktik asimetris dan serangan sporadis yang terus dilakukan meski infrastruktur utama hancur. IRGC bukan lagi “negara di dalam negara”, melainkan inti negara itu sendiri*.

Secara de facto, rezim Iran sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah kerangka de jure yang masih berusaha mempertahankan ilusi kekuasaan dan berjuang untuk bangkit kembali di tengah kehancuran ekonomi dan militer.

Laporan ini disusun berdasarkan sumber terbuka per 31 Maret 2026, termasuk Iran International, Jerusalem Post, i24NEWS, dan analisis think tank. Media oposisi cenderung lebih dramatis, sementara pihak Iran resmi belum memberikan konfirmasi atau bantahan langsung. Perkembangan bisa berubah cepat.