HomeUncategorizedMundur dari NasDem, Tak Mau Berurusan dengan Polarisasi 2017

Mundur dari NasDem, Tak Mau Berurusan dengan Polarisasi 2017

Published on

spot_img

 483 total views

INN NEWS – Keputusan Partai NasDem mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) tuai berbagai reaksi.

Keputusan NasDem mengusung Anies di Pilpres 2024 tidak diterima secara bulat oleh seluruh kader.

Dua kader terkonfirmasi mengundurkan diri dari NasDem pasca deklarasi tersebut. Diantaranya Politisi senior asal Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya, dan Niluh Djelantik dari Bali.

Kedua kader NasDem itu mengundurkan diri dengan beberapa alasan.

Niluh Djelantik melalui unggahan di media sosialnya pada Rabu, 4 Oktober 2022, mengucapkan selamat tinggal kepada NasDem.

Niluh mengakui sudah tidak sejalan dengan keputusan NasDem setelah mendekalarasikan Anies sebagai capres.

Meskipun tidak setuju dengan keputusan NasDem, Niluh mengaku tidak memiliki masalah pribadi dengan Anies.

Hanya saja Niluh menganggap kurang etis mengenai cara Anies dalam berkampanye, terutama pengalaman di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Pada Pilkada DKI tahun 2017, Niluh mengaku tidak setuju dengan cara Anies berkampanye dan menyebut saat proses Pilkada DKI masih memberi efek polarisasi.

Baca juga: PSI Tolak Anies, Nyapreskan Ganjar, Sebut Anies Bikin Dosa Besar untuk Demokrasi

“Mbok Niluh sangat menyayangkan bagaimana pembiaran terjadi saat beliau jadi Gubernur DKI,”

“Adanya pembiaran dan kita akhirnya sebagai anak bangsa terpecah karena adanya istilah pribumi dan nonpribumi,”

“Kami menjadi salah satu orang paling frontal mengkritik Anies Baswedan,” kata Niluh baru-baru ini.

Sedangkan pihak Andreas Acui Simanjaya juga menegaskan mundur sebagai anggota partai yang didirikan Surya Paloh itu.

Andreas memberi pesan kepada masyarakat khususnya Kalbar untuk bisa menjaga kebersamaan dan kekompakan.

Selain itu mantan kader NasDem tersebut berpesan bahwa kepada masyarakat untuk bisa menjalankan hak politik secara dewasa.

“Jaga persaudaraan, berpolitik secara dewasa, tinggalkan politik identitas dan ingat agar cita-cita berdirinya Bangsa Indonesia oleh para founding father tidak kita khianati dengan kepentingan politik sesaat terkait Pilpres,” kata Andreas, Rabu 4 Oktober 2022.

 

Artikel Terbaru

Bangga, Anes Putra Papua Raih Beasiswa S2 di AS, Beri Semangat untuk GenZ

INN Internasional - Yohanes Ryaldi Wanma seorang GenZ asal Papua yang berhasil meraih beasiswa prestisius dan kini menempuh pendidikan S2 di Amerika Serikat, menjadi inspirasi bagi banyak pelajar Indonesia. 

Mengenang Benny Laos, Sempat Putus Sekolah Lalu Jadi Bupati Terkaya, Dikenal Dermawan 

INN NEWS - Kepergian calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos akibat ledakan speedboat di Pelabuhan regional Bobong Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu (12/10) meninggalkan kenangan tersendiri.

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

artikel yang mirip

Bangga, Anes Putra Papua Raih Beasiswa S2 di AS, Beri Semangat untuk GenZ

INN Internasional - Yohanes Ryaldi Wanma seorang GenZ asal Papua yang berhasil meraih beasiswa prestisius dan kini menempuh pendidikan S2 di Amerika Serikat, menjadi inspirasi bagi banyak pelajar Indonesia. 

Mengenang Benny Laos, Sempat Putus Sekolah Lalu Jadi Bupati Terkaya, Dikenal Dermawan 

INN NEWS - Kepergian calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos akibat ledakan speedboat di Pelabuhan regional Bobong Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu (12/10) meninggalkan kenangan tersendiri.

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025.