HomeTrendingManuver Politik Memanas, Megawati Tegaskan Posisi PDIP sebagai Tiang Negara, Dekat dengan...

Manuver Politik Memanas, Megawati Tegaskan Posisi PDIP sebagai Tiang Negara, Dekat dengan Wong Cilik

Published on

spot_img

 827 total views

INN NEWS – Ketegangan menuju pesta demokrasi 2024 semakin terasa. Semua partai sudah menunjukkan manuver politik demi menggalang kekuatan massa dan suara jelang pemilu.

Di tengah wacana bergabungnya PDI-P dalam Koalisi Besar besutan Gerindra, PDI-P tampaknya ingin mempertegas posisinya sebagai partai pemegang angka kursi terbanyak di DPR.

Dalam pertemuan tertutup dengan anggota fraksi PDI-P di DPR yang berlangsung di Sekolah Partai Lenteng Agung (08/04), Megawati mengingatkan kadernya untuk bekerja sungguh-sungguh mempersiapkan diri menuju Pemilu 2024.

Baca juga: Hanya Ganjar di Hati Jokowi!?

Di pertemuan tersebut, Megawati kembali menegaskan kadernya perlu menghidupi prinsip PDI-P sebagai bagian dari tiang negara.

“Biar saja berapapun jumlah partai politik di Indonesia, PDI-P harus menjadi bagian dari tiang negara. Artinya kapanpun negeri ini ada, PDI-P harus jadi partai pelopor yang menjadi tonggak negeri ini,” kata Megawati dilansir siaran pers PDI-P, Sabtu.

Adapun prinsip ini perlu diwujudkan dengan tindakan nyata oleh para kader, yaitu dengan mendekatkan diri kepada rakyat atau biasanya disebut wong cilik dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Megawati juga mendorong tiap kader agar saling membantu di lapangan dan terus bergerak.

“Kalau semua hadir, semua satu rasa dan mau bekerja ke bawah, di tengah rakyat, kita pasti bisa jadi partai pelopor,” tegas Mega.

Megawati juga menyinggung soal perlunya tiap kader mengikuti aturan partai. Boleh berinovasi di lapangan, namun harus tetap berdisiplin.

“Jadi lakukan disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin tindakan. Ingat juga, hindari zona nyaman. Begitu kita terlena di zona nyaman, maka keinginan untuk maju akan habis. Maka kita harus terus belajar, dinamis, dan berkreasi,” tegasnya.

 

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).