305 total views

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengakui pertahanan siber di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain.

Hal itu dikatakannya usai menyajikan sebuah data yang memperlihatkan indeks pertahanan siber pada 2022-2023. Hasilnya, dari 20 negara yang masuk studi, Indonesia menempati ranking 20.

Sehingga menurutnya, keamanan siber dalam negeri memang harus ditingkatkan lagi.

Berdasarkan data itu, Indonesia masuk dalam klasifikasi lima negara yang komitmen dalam menciptakan lingkungan pertahanan sibernya lambat dan tidak merata.

“Kita bisa lihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan siber di tahun 2022-2023. Ini hasil study dari MIT Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20,” kata dia, dalam rapat kerja bersama Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta baru-baru ini.

“Kalau kita bisa lihat, Australia, Netherlands, Korsel, AS, Kanada, dan berikutnya (di atas), kita masuk dalam terbawah dengan Mexico, Brasil, India, Turki, dan Indonesia,” demikian diakui ketua relawan Pro Jokowi (Projo) itu.

“Jadi harus juga jadi perhatian kita semua sebagai negara dan bangsa. Bahwa keamanan siber kita masih perlu peningkatan yang lebih,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengkritik keras kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, setelah diserang ransomware.

Menurut dia, peristiwa ini merupakan sebuah kecelakaan dan kebodohan nasional.

Hasanuddin prihatin karena Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selama lima tahun terakhir ini terus melaporkan kepada Komisi I DPR, keamanan data dalam negeri kerap kali mendapatkan serangan tetapi tidak pernah terselesaikan dengan baik.

Anggota Fraksi PDIP itu lantas memaparkan, pada 2023 ada 1.011.229 insiden serangan siber yang dialami Indonesia.

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, karena prihatin kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra, terutama dengan BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif,” kata Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kominfo dan BSSN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta baru-baru ini.

Diketahui, server PDNS 2 lumpuh diserang ransomware Lockbit 3.0. PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya itu diretas sejak 20 Juni 2024.

Akibat peretasan ini, sebanyak 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut, peretas meminta uang tebusan 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar kepada pemerinta untuk melepaskan PDNS 2.