192 total views
INN NEWS – Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi keagamaan yang menerima konsesi izin pengelolaan tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (28/7).
“Memutuskan bahwa siap mengelola izin pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konferensi pers.
Abdul mengatakan Muhammadiyah berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang.
“Yang sesuai ajaran islam, konstitusi, tata kelola profesional, amanah, penuh tanggung jawab, saksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumber daya insani yang andal dan berintegritas tinggi,” ucapnya.
Penolakan Dari Kalangan Internal
Namun keputusan tersebut menuai kritik dan penolakan dari kalangan eksternal maupun internal. Misalnya penolakan dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Trenggalek, Jawa Timur, hingga eks Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin.
AMM Trenggalek yang terdiri dari PD Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, PD Nasyiatul Aisyiyah Trenggalek, PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Trenggalek, PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah Trenggalek dan Kwarda Hizbul Wathan Muhammdiyah Trenggalek menggelar pernyataan sikap.
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Trenggalek Arifin, yang memimpin pembacaan pernyataan sikap mengatakan, AMM Trenggalek bersama Aliansi Rakyat Trenggalek saat ini tengah berjuang mempertahankan ruang hidup dari ancaman tambang emas terbesar di pulau Jawa oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).
Berdasarkan dokumen IUP OP yang ditertbitkan oleh Gubernur Jawa Timur, PT SMN mendapatkan konsesi lahan 9 dari 14 kecamatan di kabupaten Trenggalek yang luasmya lebih dari 12.000 hektar.
“Jika proyek tambang emas benar-benar beroperasi, maka masa depan masyarakat Trenggalek benar-benar terancam,” kata Arifin saat acara pembacaan pernyataan sikap di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Karangsoko, Trenggalek, Minggu (4/8).
Di sisi lain, kata Arifin, PP Muhammadiyah melalui konferensi pers hasil konsolidasi Nasional Muhammadiyah tanggal 28 Juli 2024 di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta malah menyatakan menerima tawaran Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah.
AMM Trenggalek pun menilai, langkah PP Muhammadiyah yang telah menerima tawaran izin pengelolaan tambang itu telah menyakiti hati dan tak menghargai perjuangan internal maupun eksternal Muhammadiyah yang ingin mempertahankan ruang hidup dari aktifitas pertambangan.
“Menolak keras keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menerima tawaran Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024,” ucapnya.
Mereka meminta PP Muhammadiyah untuk membatalkan keputusan penerimaan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut karena kegiatan tambang ekstraktif memiliki banyak mudarat.
“Tambang ekstraktif menjadi penyebab masifnya perubahan iklim global, kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas air dan memicu berbagai macam konflik sosial bagi masyarakat di area tapak tambang,” kata dia.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, menurutnya, telah berperan aktif memberi advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban proyek pertambangan seperti di Banyungawi, Wadas, termasuk Trenggalek.
Sehingga Keputusan PP Muhammadiyah menerima IUP dari pemerintah dengan dalih apapun bertentangan dengan upaya yang dilakukan oleh LHKP PP Muhammadiyah sendiri.
Angkatan Muda Muhammadiyah Trenggalek selama ini membawa nama besar Muhammadiyah sebagai organisasi pengayom dan penolong kesengsaraan umum untuk menghimpun elemen Masyarakat Trenggalek bersama-sama menolak masuknya tambang emas di kabupaten Trenggalek yang mengancam ruang hidup masyarakat.
Melalui keputusan PP Muhammadiyah menerima IUP dari pemerintah, maka Pemuda Muhammadiyah Trenggalek tidak punya lagi legitimasi untuk mengajak masyarakat menolak tambang emas di Trenggalek.
“Bilamana PP Muhammadiyah tidak mengubah keputusan menerima tawaran izin pengelolaan dari pemerintah, maka AMM Trenggalek menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PP Muhammadiyah saat ini,” ucapnya.
PP Muhammadiyah telah menafikkan fatwa Majelis Tarjih, Legal Opinion Majelis Hukum dan HAM, Pendapat Hukum LBH Advokasi Publik Muhammadiyah, Kertas Kebijakan LHKP, masukan dari beberapa PWM dan kajian anggota PP Muhamadiyah sendiri yang membidangi Hukum, HAM dan LHKP.
Mereka pun mendesak PP Muhammadiyah untuk membawa permasalahan Ijin Usaha Pertambangan ke dalam forum Tanwir Muhammadiyah, karena diterimanya IUP melalui Konsolidasi Nasional yang digelar secara tertutup tanggal 27-28 Juli 2024 di Universitas ‘Aisyiyah Jogjakarta dinilai tidak trasparan dan cacat organisasi.
Sementara itu, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak sepakat dengan Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima izin usaha tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebelum pertemuan nasional Muhammadiyah itu saya sudah menyampaikan pendapat yang sangat tegas sebagaimana yang saya yakini dengan argumen-argumen, yang intinya saya tidak sepakat dengan keputusan Muhammadiyah itu,” kata Din di Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (31/7).
Meski begitu, Din enggan mengungkapkan alasan dirinya tidak sepakat dengan keputusan Muhammadiyah tersebut.
