HomeTrendingGielbran, GenZ yang Kritik Habis-habisan Pemerintahan Jokowi

Gielbran, GenZ yang Kritik Habis-habisan Pemerintahan Jokowi

Published on

spot_img

 101 total views

INN NEWS – Gielbran Muhammad Noor, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), dikenal sebagai salah satu pengkritik vokal terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Gielbran sering kali menyuarakan kritiknya melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan aksi demonstrasi. Salah satu kritikannya yang paling menonjol adalah ketika ia menyebut Presiden Jokowi sebagai “Alumni UGM Paling Memalukan”.

Pernyataan ini memicu berbagai reaksi, baik dari pendukung maupun penentang pemerintah.

Akibat kritikannya yang tajam, Gielbran mengaku mengalami berbagai bentuk intimidasi.

Salah satu insiden yang ia alami adalah ketika intelijen mendatangi fakultasnya untuk meminta biodatanya.

Selain itu, ia juga menghadapi serangan pribadi di media sosial, termasuk tuduhan bahwa keluarganya terlibat dalam politik yang berseberangan dengan pemerintah.

Meskipun demikian, Gielbran tetap teguh pada pendiriannya dan terus menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah.

Tidak hanya mengkritik Presiden Jokowi, Gielbran juga pernah melontarkan kritik pedas terhadap Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.

Ia menyebut Gibran sebagai “anak haram konstitusi”. Kritik ini semakin memperkuat reputasinya sebagai pengkritik pemerintah yang berani dan tidak takut menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Meskipun menghadapi berbagai tekanan, Gielbran tetap berkomitmen untuk menyuarakan pendapatnya demi kebaikan masyarakat dan negara.

Namun, siapa sebenarnya Gielbran dan bagaimana profilnya? Simak penjelasannya berikut ini.

Biodata Gielbran Muhammad Noor

Gielbran adalah lulusan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan pernah bekerja sebagai asisten dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan UGM. Ia telah meraih berbagai penghargaan, termasuk menjadi Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34.

Selain itu, ia juga pernah menjadi bagian dari Delegasi International Symposium on the UN’s Sustainable Development Goals di University of Hiroshima, Jepang.

Gielbran tidak hanya berprestasi dalam akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi, seperti menjabat sebagai Ketua BEM KM UGM pada tahun 2022.

Sebelum menjadi Ketua, ia pernah menjabat sebagai Staff Advokasi dan Koordinator Bidang Kaderisasi Internal di BEM Peternakan UGM.

Ia juga memiliki pengalaman magang di Produksi Pangan Akademi Militer Magelang dan PT. Pahlawan Pangan Indonesia.

Artikel Terbaru

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana. 

SBY Akui Banyak Kekurangan Saat Presiden: tapi Tak Berselingkuh Pada Konstitusi 

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak kekurangan kala menjabat sebagai presiden

artikel yang mirip

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana.