1,263 total views
INN INTERNASIONAL – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol baru-baru ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel.
Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa (3/12) lalu.
Ia juga dikenakan larangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer.
Larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut.
Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun yang baru saja mundur akibat darurat militer itu disebut mencoba bunuh diri sesaat sebelum ditangkap secara resmi gegara drama darurat militer.
Pejabat senior penjara Shin Yong Hae pada Rabu (11/12) menyampaikan bahwa Kim sempat mencoba bunuh diri beberapa menit sebelum penangkapannya secara resmi diumumkan.
“Eks Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun mencoba bunuh diri di Pusat Penahanan Dongbu Seoul,” kata Shin, seperti dikutip AFP.
Shin berujar sang eks Menhan berupaya bunuh diri menggunakan tali dari pakaiannya saat berada di toilet.
“Seorang anggota staf ruang kontrol turun tangan, dan ketika mereka berhasil membuka pintu, dia menyerah dalam upaya tersebut,” kata Shin.
Shin pun menyebut Kim saat ini berada di bawah perlindungan di sel yang aman dan dalam keadaan sehat.
Kim ditangkap pada Selasa (10/12) usai dituduh terlibat dalam kekacauan imbas status darurat militer yang diumumkan secara sepihak oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember lalu.
Ia dituduh “terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan” dan menyalahgunakan wewenangnya “untuk menghalangi pelaksanaan hak.
Sejumlah media sebelumnya menyebut Kim merupakan dalang di balik pengumuman darurat militer karena dia yang merekomendasikan status tersebut kepada Yoon dan mengirim pasukan militer ke Majelis Nasional guna menghalangi anggota parlemen menggelar pertemuan.
