HomeTrendingHampir Separuh BUMD Merugi Akibat Ulah 'Ordal'

Hampir Separuh BUMD Merugi Akibat Ulah ‘Ordal’

Published on

spot_img

 202 total views

INN NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang hampir separuhnya mengalami kerugian signifikan.

Diketahui ada 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah, separuhnya mengalami bleeding.

“Kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Prabowo Minta Kemendagri Lanjutkan Mekanisme Pengendalian Inflasi Tingkat Daerah

Tito menjelaskan, kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada operasional perusahaan, tetapi juga berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kurang optimal.

Menurutnya, salah satu penyebab utama masalah ini adalah praktik nepotisme, atau yang ia sebut sebagai “ordal”, di mana pegawai yang ditempatkan tidak memiliki kompetensi yang memadai.

Jika ini diteruskan, akhirnya APBD yang harus nombokin kerugian BUMD.

“”Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,,” tambahnya yang dikutip dari Antara.

Sebagai langkah penanganan, Tito mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong pemerintah daerah untuk menutup BUMD yang sudah tidak layak operasional. Ia menekankan bahwa mempertahankan BUMD yang terus merugi hanya akan memperburuk kondisi keuangan daerah.

“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ujar Tito yang juga pernah menjabat sebagai Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengawasan BUMD, bahkan ia menyebut perannya hampir menyerupai “Menteri BUMD”.

 

Artikel Terbaru

Demo Tolak UU TNI di Surabaya Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa

SURABAYA - Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berubah menjadi medan pertempuran. 

Harmoni Ramadan Bersama Rumah Belajar Pancasila Ambon: Penuh Kekeluargaan dan Toleransi 

AMBON - Minggu, 23 Maret 2025, Rumah Belajar Pancasila (RBP) Ambon menggelar acara buka puasa bersama yang penuh makna di Kompleks Rompis Rumah Tiga, Kota Ambon.

Demo Tolak RUU di Malang, 10 Orang Hilang, Ada yang Luka Baku Hantam dengan Polisi 

MALANG - Demo menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu (23/3/2025) malam berujung ricuh.

Prabowo Harus Tanggung Jawab Cara Komunikasi ‘Kacau Balau’ Anak Buahnya di Publik

INN NEWS - Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan visi pemerintahannya. 

artikel yang mirip

Demo Tolak UU TNI di Surabaya Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa

SURABAYA - Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berubah menjadi medan pertempuran. 

Harmoni Ramadan Bersama Rumah Belajar Pancasila Ambon: Penuh Kekeluargaan dan Toleransi 

AMBON - Minggu, 23 Maret 2025, Rumah Belajar Pancasila (RBP) Ambon menggelar acara buka puasa bersama yang penuh makna di Kompleks Rompis Rumah Tiga, Kota Ambon.

Demo Tolak RUU di Malang, 10 Orang Hilang, Ada yang Luka Baku Hantam dengan Polisi 

MALANG - Demo menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu (23/3/2025) malam berujung ricuh.