2,209 total views
INN NEWS – Dalam masa kampanye Pilpres 2024, Prabowo Subianto membuat janji yang menjadi perhatian banyak kalangan, yaitu janji untuk tidak menaikkan pajak jika terpilih menjadi presiden.
Pada 29 Januari 2024, Prabowo menegaskan dalam sebuah diskusi tentang industri keuangan dan pasar modal, “Pajak masalahnya adalah bagaimana kita efisien mengumpulkan pajak itu. Bukan naikin pajak itu. Jadi yang ingin kita bicara adalah bagaimana penerimaan itu lebih baik lebih efisien.”
Namun, setelah Prabowo terpilih dan dilantik sebagai presiden, muncul kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025.
Kenaikan PPN 12%
Kenaikan PPN ini menjadi sorotan karena berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa harian, meningkatkan beban keuangan rumah tangga pada saat daya beli masyarakat sedang lesu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan ini diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Namun, keputusan ini langsung dihadapkan dengan kritik dan penolakan dari berbagai pihak yang merasa bahwa janji kampanye Prabowo tentang tidak menaikkan pajak telah dilanggar.
Penolakan Masyarakat dan Trending di Twitter
Kebijakan kenaikan PPN 12% telah memicu gelombang reaksi negatif di media sosial, khususnya di X (dulu Twitter), di mana tagar #TolakPPN12Persen dan #PajakMencekik menjadi trending topik. Penolakan masyarakat ini didorong oleh beberapa alasan:
Daya Beli yang Tertekan: Banyak warga yang khawatir bahwa kenaikan PPN akan semakin memperparah kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi mereka yang sudah berada di ambang kemiskinan atau kelas menengah ke bawah.
Janji yang Tak Dipenuhi: Masyarakat merasa diingkari janji Prabowo yang pernah diucapkan,
@nurwantp “Teruslah bersuara sampai ada pembatalan PPN 12% dan kembalikan ke PPN 10%. Pejabat Khianat tidak amanah. omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon omon #PajakMencekik #TolakKenaikanPPN12Persen”
Kenaikan PPN ini dianggap sebagai kebijakan yang berlawanan dengan janji itu, menimbulkan rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan.
Transparansi dan Efisiensi Penggunaan Dana Pajak: Ada kecurigaan dan ketidakpuasan mengenai bagaimana pemerintah menggunakan dana dari pajak tersebut. Masyarakat menuntut agar pemerintah lebih transparan dan efisien dalam mengelola anggaran, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Menkeu Sri Mulyani juga menjadi pusat perhatian, dengan namanya menjadi trending di X hari ini, karena banyak pengguna menuntut penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan ini, atau bahkan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Sri Mulyani telah menyatakan bahwa kenaikan PPN adalah langkah yang tidak mudah diambil, namun dianggap perlu untuk memastikan kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang.
