HomeGlobalRencana AS Ambil Alih Gaza, Bisa Ubah Sejarah?

Rencana AS Ambil Alih Gaza, Bisa Ubah Sejarah?

Published on

spot_img

 153 total views

INN INTERNASIONAL – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia internasional dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Jalur Gaza.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa malam tanggal 4 Februari 2025.

Dalam konferensi pers tersebut, Trump menyatakan, “AS akan mengambil alih Jalur Gaza. Kami akan melakukan pekerjaan… Kami akan memilikinya.” Trump juga menambahkan bahwa Amerika Serikat akan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di wilayah tersebut, sekaligus membangun kembali Gaza menjadi apa yang ia gambarkan sebagai “Riviera Timur Tengah”.

“Ini bukan keputusan yang dibuat dengan mudah, semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan Amerika Serikat memiliki sebidang tanah itu,” ujar Trump. Dia memandang langkah ini sebagai sebuah “kepemilikan jangka panjang” yang dipercaya akan menciptakan stabilitas di Timur Tengah dan mungkin juga pekerjaan bagi ribuan orang.

Reaksi terhadap pernyataan ini sangat bervariasi. Dari sisi Israel, Netanyahu menyatakan bahwa langkah ini bisa “mengubah sejarah”.

Namun, dari pihak Palestina, khususnya Hamas, telah menolak rencana ini dengan tegas. Pemimpin Hamas mengatakan bahwa “rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza tidak masuk akal dan tidak ada artinya.”

Pernyataan Trump juga mencakup niat untuk merelokasi warga Gaza, dengan mengatakan kepada wartawan, “Saya pikir seluruh dunia, perwakilan dari seluruh dunia, akan berada di sana dan akan tinggal disana. Warga Palestina juga akan tinggal di sana. Banyak orang akan tinggal di sana.” Namun, rencana ini telah menghadapi resistensi, termasuk dari Mesir dan Yordania yang telah menyatakan penolakan untuk menerima warga Gaza.

Beberapa sumber telah melaporkan kejadian ini dengan detail, menyoroti potensi dampak geopolitik dari pernyataan Trump.

Diskusi di berbagai platform media sosial juga menunjukkan adanya perbincangan hangat mengenai implikasi hukum, moral, dan politik dari usulan ini.

Para kritikus menyoroti bahwa usulan ini tidak hanya akan mengubah dinamika di Timur Tengah tetapi juga bisa mengarah pada pengungsi lebih dari satu juta orang, yang bisa menjadi krisis kemanusiaan.

Di sisi lain, pendukung Trump melihat ini sebagai kesempatan untuk membawa stabilitas dan pembangunan ke wilayah yang sudah lama terjebak dalam konflik.

 

 

Artikel Terbaru

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan. 

Danantara Masih Tetap Direspon Negatif oleh Pasar

INN NEWS - Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, mendapat respons negatif dari pasar karena beberapa faktor yang saling berkaitan, berdasarkan sentimen dan analisis yang berkembang hingga saat ini, 26 Maret 2025. 

artikel yang mirip

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan.