HomeHeadlineVietnam Pangkas Kementerian dari 30 Jadi 22 untuk Efisiensi Anggaran

Vietnam Pangkas Kementerian dari 30 Jadi 22 untuk Efisiensi Anggaran

Published on

spot_img

 217 total views

INN INTERNASIONAL – Dilaporkan AFP Senin (10/2), Vietnam akan memangkas 1 dari 5 pekerjaan sektor publik dan memangkas miliaran dolar AS dari dana pemerintah.

Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, yang 2,5 tahun lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis menyusul kematian pendahulunya mengatakan lembaga negara tidak boleh menjadi tempat aman untuk pejabat yang lemah.

“Jika kita menginginkan badan yang sehat, terkadang kita harus memakan obat yang pahit dan menahan sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada Desember 2024 lalu.

Reformasi yang oleh pejabat senior disebut sebagai revolusi ini akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Media, layanan sipil, polisi dan militer akan menghadapi pemotongan.

Dari pemotongan itu, 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Namun, belum jelas apakah akan ada target yang lebih besar yang bisa tercapai.

Beberapa pegawai telah diberikan pemberitahuan seperti Thanh — bukan nama sebenarnya. Ia mengungkapkan kariernya sebagai produser TV harus berakhir bulan lalu.

Saluran TV pemerintah tempatnya bekerja merupakan salah satu dari 5 stasiun TV yang ditutup. Ayah 2 anak itu diberikan pemberitahuan 2 minggu untuk berhenti.

“Sangat menyakitkan jika berbicara mengenai hal itu,” katanya yang kini banting setir menjadi sopir taksi.

Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di angka 7,1 persen pada tahun 2024. Vietnam yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen tahun ini.

Negara ini juga menargetkan menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada 2045.

“Mereka sangat ingin mencapai tujuan itu,” kata Nguyen Hong Hai, penerima beasiswa Fulbright asal Vietnam di American University di Washington DC.

“Ini tentang [menunjukkan] legitimasi partai, kekuatan partai,” katanya.

Otoritas mengatakan penghematan dari pemotongan belanja bisa mencapai USD 4,5 miliar dalam 5 tahun ke depan meski ada biaya lebih dari USD 5 miliar untuk paket pensiun dan pesangon.

 

Artikel Terbaru

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan. 

Danantara Masih Tetap Direspon Negatif oleh Pasar

INN NEWS - Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, mendapat respons negatif dari pasar karena beberapa faktor yang saling berkaitan, berdasarkan sentimen dan analisis yang berkembang hingga saat ini, 26 Maret 2025. 

artikel yang mirip

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan.