1,943 total views
RISET – Pemerintah Indonesia berencana membentuk Danantara, sebuah super holding BUMN yang akan mengonsolidasi tujuh BUMN strategis dan Indonesia Investment Authority (INA) dengan total aset mencapai Rp15.547 triliun.
Meski bertujuan meningkatkan efisiensi, model ini mengandung risiko sistemik yang mengancam stabilitas keuangan dan berpotensi memicu krisis sosial-politik.
Sejarah menunjukkan bahwa skema serupa — seperti Enron, Lehman Brothers, dan Evergrande — sering berakhir dengan keruntuhan akibat utang berlebihan, manipulasi akuntansi, dan tata kelola yang buruk.
Bahaya Finansial: Mengulang Kesalahan Korporasi Global
Pertama, risiko utang berlebihan (overleverage) menjadi ancaman utama. Kasus Evergrande (2021) di China menjadi contoh nyata.
Perusahaan properti ini kolaps ketika rasio utang terhadap asetnya mencapai 80%, dipicu oleh penurunan harga properti dan pembekuan pendanaan.
Jika Danantara menggunakan aset BUMN sebagai jaminan untuk mengambil utang besar, penurunan nilai aset — seperti harga batubara atau saham bank — bisa memicu domino gagal bayar. BUMN seperti Pertamina dan PLN sudah memiliki rasio utang terhadap ekuitas di atas 2 kali.
Konsolidasi tanpa restrukturisasi utang berisiko memperburuk neraca keuangan Danantara. Penelitian Harvard Business School (2022) mengungkap bahwa 65% perusahaan dengan rasio utang/aset di atas 60% mengalami kesulitan likuiditas selama resesi.
Jika Danantara gagal mengelola utang, dampaknya tidak hanya pada BUMN, tetapi juga perbankan nasional yang menjadi kreditur utama.
Kedua, manipulasi akuntansi ala Enron (2001) bisa terulang. Enron menggunakan trik akuntansi mark-to-market untuk menggelembungkan nilai aset dan menyembunyikan utang.
Jika Danantara mencatat aset infrastruktur berdasarkan proyeksi pendapatan futuristik — bukan nilai wajar — risiko overstatement dan kecurangan laporan keuangan meningkat. Padahal, Transparency International (2023) mencatat indeks integritas BUMN Indonesia hanya 45/100, jauh di bawah standar OECD (70/100).
Tanpa transparansi, model super holding ini berpotensi menjadi alat untuk menipu pasar dan investor.
Ketiga, hilangnya kepercayaan pasar seperti yang dialami Lehman Brothers (2008) bisa terjadi. Kebangkrutan Lehman dipicu oleh hilangnya kepercayaan investor terhadap kualitas aset subprime mortgage-nya.
Dalam konteks Danantara, jika pasar meragukan tata kelola super holding ini — misalnya karena konflik kepentingan atau korupsi — peringkat kredit BUMN terkait bisa anjlok. Akibatnya, biaya utang melambung dan akses pendanaan internasional terhambat.
Dampak Sosial-Politik: Ancaman bagi Masyarakat dan Stabilitas Negara
Di tingkat sosial, kegagalan Danantara berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Saat Enron bangkrut, 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan, sementara eksekutifnya kabur dengan bonus miliaran dolar.
Jika Danantara gagal mengintegrasikan BUMN, PHK di sektor energi atau pertambangan mungkin terjadi. Contohnya, rencana merger PT Krakatau Steel dengan perusahaan tambang pada 2019 sempat memicu protes buruh yang khawatir kehilangan tunjangan.
Kenaikan harga layanan publik juga menjadi risiko. BUMN seperti PLN dan Pertamina mengelola layanan vital. Jika Danantara memprioritaskan profit melalui skema leveraged buyout.
Oleh : Tim Riset Imadeo
