348 total views
SOLO – Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin menguat di kalangan mahasiswa.
Kali ini, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyatakan sikap tegas menolak RUU TNI yang dinilai membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang pernah menjadi ciri Orde Baru.
Dalam pengumuman yang tersebar luas di kalangan mahasiswa, mereka menyebut situasi ini sebagai “darurat” dan mengajak seluruh elemen kampus untuk turun ke jalan.
RUU TNI yang telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI ini rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis mendatang. Namun, isi dari rancangan tersebut menuai kritik keras.
Menurut mahasiswa, RUU ini memungkinkan TNI tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga menduduki posisi tinggi di birokrasi sipil. “Mereka ingin berevolusi menjadi pejabat dan tempati posisi tinggi di birokrat,” demikian bunyi pengumuman yang beredar.
Hal ini dikhawatirkan akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI—sebuah sistem di mana militer memiliki peran ganda, baik di bidang pertahanan maupun politik—yang telah lama ditinggalkan pasca-reformasi 1998.
Sebagai bentuk penolakan, mahasiswa UNS menggelar aksi demonstrasi yang akan digelar Rabu (19/3) ini.
Aksi ini akan dipusatkan di DPRD Kota Surakarta, dengan titik kumpul awal di fakultas masing-masing pada pukul 13.30 WIB. Para peserta diwajibkan mengenakan almamater UNS sebagai simbol identitas dan solidaritas mahasiswa.
“Dwifungsi ABRI bangkit dari liang lahad. Karenanya kami nyatakan situasi darurat!” tulis mahasiswa dalam pengumuman mereka. Aksi ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian terhadap nasib bangsa, tetapi juga sebagai seruan untuk mempertahankan supremasi sipil dan supremasi hukum yang menjadi pilar demokrasi Indonesia.
Ajakan untuk turun ke jalan ini diakhiri dengan seruan semangat yang menggema: “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Perempuan Indonesia!”
Mahasiswa UNS juga menggaungkan tagar #TolakRUUTNI, #SupremasiSipil, #SupremasiHukum, dan #TolakDwifungsiABRI sebagai bentuk kampanye di media sosial untuk memperluas dukungan.
Gerakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa, sebagai agen perubahan, kembali mengambil peran dalam mengawal demokrasi. Penolakan terhadap RUU TNI menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa supremasi sipil harus tetap dijunjung tinggi, dan sejarah kelam dwifungsi ABRI tidak boleh terulang. Akankah suara mereka didengar?
Aksi di jalanan Surakarta akan menjadi jawabannya.
