675 total views

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas membantah tuduhan yang menyebutnya sebagai “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (5/5/2025), di mana ia didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tuduhan tersebut muncul di tengah ramainya isu pemakzulan terhadap Gibran yang belakangan mengemuka di kalangan publik dan media sosial.

“Saya dibilang presiden boneka, dikendalikan Pak Jokowi. Seolah-olah beliau tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

Ia menegaskan bahwa konsultasi dengan Jokowi memang dilakukan, namun hal itu wajar mengingat pengalaman Jokowi memimpin Indonesia selama satu dekade.

“Konsultasi iya, karena beliau 10 tahun memimpin. Saya juga konsultasi dengan Ibu Megawati dan Pak SBY. Kalau bisa, saya minta saran Bung Karno,” kelakar Prabowo, disambut tawa hadirin.

Pernyataan Prabowo ini menjawab narasi yang berkembang di media sosial, di mana sejumlah akun, termasuk tokoh seperti @DokterTifa, @KRMTRoySuryo2, dan@SianiparRismon, dituding menggoreng isu bahwa kepemimpinan Prabowo tidak independen.

Beberapa postingan di platform X bahkan menyebutkan bahwa Prabowo “berani speak up” karena merasa tidak nyaman dengan tuduhan tersebut. Salah satu unggahan dari @Heraloebss

 menyoroti bahwa bantahan ini menunjukkan ketegasan Prabowo dalam menjaga integritas kepemimpinannya.

Isu Pemakzulan Gibran: Latar Belakang dan Kontroversi

Selain tuduhan “presiden boneka”, isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi sorotan. Isu ini dipicu oleh kritik terhadap kinerja Gibran, yang dianggap sebagian pihak kurang menonjol sejak dilantik pada Oktober 2024.

Beberapa kelompok masyarakat sipil dan pengamat politik mempertanyakan kapabilitas Gibran, dengan menyebut latar belakangnya sebagai putra sulung Jokowi sebagai faktor utama kenaikannya ke kursi wapres.

Meski demikian, isu pemakzulan ini belum memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemakzulan presiden atau wakil presiden hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindakan yang melanggar konstitusi.

Hingga kini, tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan terhadap Gibran, sehingga isu ini lebih banyak dianggap sebagai manuver politik untuk melemahkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tanggapan Publik dan Dinamika Politik

Bantahan Prabowo terhadap label “presiden boneka” mendapat beragam respons. Di platform X, sejumlah pengguna mendukung pernyataannya, seperti @NKRI_0607 yang menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya “benalu NKRI” untuk mengadu domba Prabowo dan Jokowi.

Namun, ada pula yang skeptis, seperti @GheaJhanaLie7 yang mempertanyakan konsistensi narasi dengan candaan, “Terus yang teriak ‘Hidup Jokowi’ itu siapa?”

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Arie Sudjito, menilai bahwa tuduhan “presiden boneka” merupakan strategi lawan politik untuk menggoyang legitimasi pemerintahan baru.

“Ini bagian dari dinamika pasca-pemilu. Prabowo perlu menunjukkan independensinya melalui kebijakan konkret, bukan hanya bantahan verbal,” ujarnya, mengutip.

Sementara itu, isu pemakzulan Gibran dinilai sulit terwujud karena dukungan kuat dari koalisi pemerintah di DPR. Partai-partai seperti Gerindra, Golkar, dan Demokrat, yang menguasai mayoritas kursi, diprediksi akan memblokir setiap upaya pemakzulan.

Namun, isu ini tetap menjadi amunisi bagi oposisi untuk menekan pemerintahan.

Langkah Prabowo ke Depan

Dalam sidang kabinet, Prabowo tidak hanya membantah tuduhan, tetapi juga menegaskan fokus pemerintahannya pada isu-isu strategis, seperti pemberantasan korupsi berbasis teknologi dan penguatan kerja sama bilateral, seperti yang dibahas dalam pertemuannya dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim baru-baru ini.

Ia juga dijadwalkan menghadiri Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, sebuah langkah yang dianggap memperkuat basis dukungan dari kelompok Islam moderat.

Bantahan Prabowo terhadap label “presiden boneka” dan isu pemakzulan Gibran menunjukkan bahwa pemerintahan baru ini masih dihadapkan pada tantangan legitimasi.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, kemampuan Prabowo untuk menghadirkan kebijakan yang kuat dan independen akan menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan mempertahankan kepercayaan publik.