1,502 total views
INN NEWS – Anggota DPR RI dari Dapil Papua, Yan Mandenas, mengungkapkan adanya dugaan praktik tambang ilegal yang dibekingi oleh oknum aparat pemerintah, TNI, dan Polri di sejumlah wilayah Papua.
Dalam keterangannya baru-baru ini, Mandenas menyebut aktivitas penambangan emas dan nikel secara ilegal masih marak terjadi di daerah seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, hingga Raja Ampat.
Menurutnya, sejumlah laporan masyarakat mengindikasikan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang seharusnya menegakkan hukum.
“Banyak laporan masuk ke kami bahwa tambang-tambang ilegal ini berjalan lancar karena diduga dibekingi aparat, baik sipil maupun militer. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujar Mandenas.
Selain meminta penegakan hukum, Mandenas juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meninjau ulang proses perizinan tambang agar lebih ketat dan transparan, serta memastikan pengawasan terhadap aktivitas tambang berjalan efektif.
Polemik soal tambang ilegal dan dugaan keterlibatan aparat bukan hal baru. Sebelumnya, beberapa pejabat termasuk Mahfud MD dan Plt Dirjen Minerba juga pernah menyinggung adanya indikasi perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal oleh oknum di lapangan.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, meminta agar siapa pun yang memiliki bukti atas dugaan keterlibatan anggota TNI dalam praktik ilegal tersebut agar segera melapor ke Polisi Militer.
“TNI tidak mentolerir pelanggaran hukum oleh prajuritnya. Jika ada dugaan atau bukti keterlibatan, silakan laporkan ke POM agar kami bisa proses sesuai ketentuan hukum militer,” tegas Kristomei dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (9/6).
