1,865 total views
INN INTERNASIONAL – Konflik antara Thailand dan Kamboja kembali memanas pada tahun 2025, menyoroti ketegangan panjang yang berakar pada sengketa wilayah perbatasan, khususnya di sekitar Kuil Preah Vihear dan Ta Muen Thom.
Perseteruan ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari konflik bersejarah yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad, dipicu oleh perbedaan interpretasi batas wilayah yang ditetapkan pada era kolonial Prancis.
Akar Konflik: Sengketa Wilayah Kuil Preah Vihear
Sengketa antara Thailand dan Kamboja berpusat pada wilayah perbatasan sepanjang 817 kilometer, yang sebagian besar ditetapkan melalui perjanjian Franco-Siamese pada tahun 1904 dan 1907 saat Kamboja masih menjadi koloni Prancis.
Salah satu titik panas adalah Kuil Preah Vihear, sebuah situs bersejarah dari abad ke-11 yang diakui sebagai Warisan Dunia UNESCO.
Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kuil ini berada di wilayah Kamboja, sebuah putusan yang diperkuat kembali pada tahun 2013, yang juga memerintahkan Thailand untuk menarik pasukannya dari area sekitar kuil.
Namun, Thailand terus mengklaim wilayah di sekitar kuil, menyebabkan ketegangan berulang.
Ketegangan memuncak pada tahun 2008 ketika Kamboja mendaftarkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, yang memicu protes keras dari Thailand.
Sejak saat itu, bentrokan sporadis telah terjadi, termasuk insiden mematikan pada tahun 2011 yang menewaskan sedikitnya 28 orang. Konflik ini tidak hanya soal wilayah, tetapi juga sarat dengan sentimen nasionalisme dan politik domestik di kedua negara.
Eskalasi Terbaru di 2025Konflik terbaru dipicu oleh insiden baku tembak pada 28 Mei 2025 di wilayah sengketa Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani (Thailand), yang menyebabkan kematian seorang tentara Kamboja.
Kedua pihak saling menyalahkan atas siapa yang memulai tembakan. Ketegangan meningkat pada Juli 2025 setelah serangkaian ledakan ranjau darat melukai beberapa tentara Thailand, dengan Thailand menuduh Kamboja sengaja menanam ranjau—tuduhan yang dibantah Kamboja, yang menyebut ranjau tersebut sebagai sisa konflik abad ke-20.
Puncak eskalasi terjadi pada 24 Juli 2025, ketika Thailand mengerahkan jet tempur F-16 untuk menyerang posisi militer Kamboja, yang dibalas dengan tembakan roket dan artileri dari Kamboja.
Bentrokan ini menewaskan sedikitnya 11 warga sipil Thailand dan menyebabkan ratusan penduduk di kedua sisi perbatasan mengungsi. Kamboja juga menghentikan impor buah, sayuran, listrik, dan bandwidth internet dari Thailand, serta melarang penayangan film dan drama Thailand, memperburuk hubungan diplomatik.
Faktor Pemicu Lain
Selain sengketa wilayah, faktor politik domestik dan narasi digital turut memperkeruh situasi. Di Thailand, ketegangan politik meningkat setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Juni 2025.
Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan mengkritik pejabat militer Thailand, yang memicu kemarahan publik dan penangguhan jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.
Situasi ini memperlemah posisi politik Paetongtarn dan keluarga Shinawatra, sementara militer Thailand tampaknya memanfaatkan konflik perbatasan untuk memperkuat pengaruhnya.
Di sisi lain, Kamboja, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet, menuduh Thailand melakukan “agresi militer terencana” dan mengajukan banding ke Dewan Keamanan PBB serta ICJ untuk menyelesaikan sengketa.
Kamboja menegaskan bahwa mereka hanya bertindak untuk membela diri, sementara Thailand menuduh Kamboja menggunakan drone pengintai dan artileri berat.
Media sosial juga menjadi medan pertempuran narasi, dengan kedua negara berlomba membentuk opini publik. Thailand menonjolkan isu kedaulatan wilayah, sementara Kamboja menekankan narasi “penjajahan sejarah” dan marginalisasi identitas lokal.
Ketidakmampuan ASEAN untuk menyediakan mekanisme dialog digital yang efektif turut memperparah situasi, membuat narasi konflik semakin liar di platform digital.
Upaya Penyelesaian dan Tantangan
Meskipun kedua negara menyatakan komitmen untuk meredakan ketegangan, seperti melalui dialog pada 14 Juni 2025, situasi tetap tegang dengan kehadiran pasukan militer yang diperkuat di perbatasan. Kamboja bersikeras membawa kasus ini ke ICJ, sementara Thailand lebih memilih penyelesaian bilateral, menolak yurisdiksi internasional.
China telah menawarkan diri untuk memfasilitasi dialog dengan pendekatan “netral dan adil,” seperti yang diungkapkan dalam pernyataan kementerian luar negerinya pada Juli 2025.
Namun, tawaran ini belum menghasilkan kemajuan signifikan. Sementara itu, ASEAN, yang dikenal dengan prinsip non-intervensi, tampak kesulitan menyediakan solusi efektif, sebagaimana terlihat dari kegagalan mediasi serupa pada tahun 2011.
