919 total views
INN NEWS – Lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada paruh pertama 2025 menjadi sinyal nyata pelemahan ekonomi domestik.
Dalam situasi ini, peran pemerintah menjadi krusial untuk mengerem tren pengangguran dan mendorong pemulihan sektor industri.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK pada Januari–Juni 2025 mencapai 42.385 orang, meningkat 32% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Menanggapi kondisi ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan industri terdampak.
“Pemerintah harus memastikan sektor-sektor yang terdampak PHK mendapatkan insentif, seperti diskon tarif listrik, perluasan cakupan PPh 21 DTP, serta fasilitasi akses ke pasar baru,” jelas Bhima kepada wartawan, mengutip Kontan Rabu (30/7/2025).
Bhima juga mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang justru memperburuk daya serap tenaga kerja di tengah perlambatan.
Menurutnya, belanja negara seharusnya menjadi instrumen kontra-siklus, bukan malah ditahan.
Untuk memperkuat daya beli masyarakat sebagai fondasi rekrutmen tenaga kerja baru, Bhima mengusulkan penurunan tarif PPN menjadi 8%–9%, serta peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga Rp 7,5 juta per bulan.
Ia menilai, sektor-sektor berorientasi pasar domestik perlu menjadi fokus utama. Salah satunya adalah industri energi terbarukan, seperti panel surya dan mikro hidro, yang diproyeksikan bisa menyerap hingga 19,4 juta tenaga kerja.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga dinilai berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja, asalkan mendapat dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyetujui, perlunya insentif ekonomi, namun dengan catatan diarahkan ke sektor-sektor produktif.
“Misalnya program infrastruktur padat karya di desa-desa. Ini tidak hanya membuka lapangan kerja, tapi juga meningkatkan produktivitas melalui perbaikan jaringan logistik,” ujarnya.
Ia juga menilai perbaikan iklim usaha merupakan langkah strategis untuk menekan angka PHK. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan proaktif memberikan kemudahan perizinan.
“Saat ini OSS (Online Single Submission) tidak berjalan efektif. Pemerintah perlu jemput bola agar pelaku usaha bisa ekspansi tanpa hambatan,” tegasnya.
