505 total views
INN NEWS – Gelombang protes warga Pati terhadap Bupati Sudewo bukan hanya soal kenaikan pajak yang tampak teknis dan lokal. Ia adalah sinyal kuat retaknya kontrak sosial antara rakyat dan elite politik—kontrak yang selama ini menjadi pondasi stabilitas politik nasional.
Pemicu langsungnya adalah keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250%.
Kebijakan ini kemudian dibatalkan, tetapi bukan karena kesadaran elite, melainkan tekanan keras dari masyarakat yang merasa terjajah oleh kebijakan yang tak berkeadilan.
Di sini, Pati tidak hanya berbicara tentang pajak; ia menjadi cermin luka janji kampanye yang terkhianati.
Bupati Sudewo, politisi dari partai Gerindra dan bagian dari mesin politik yang memenangkan Pemilu 2024, menjadi simbol sebuah problem lebih besar: bagaimana elite yang berkuasa seringkali gagal memenuhi janji-janji yang diucapkan kepada rakyatnya.
Ditambah lagi, kedekatannya dengan lingkar kekuasaan pusat, termasuk Jokowi yang masih kerap campur tangan dalam politik karena kepentingan keluarga, mempertegas bahwa masalah ini jauh dari sekadar isu biasa.
Apa yang terjadi di Pati menggambarkan sebuah pola: bagaimana kebijakan teknis yang tidak peka terhadap kondisi sosial-ekonomi rakyat dapat dengan cepat berubah menjadi krisis kepercayaan yang meluas.
Ketika pajak dinaikkan drastis di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, rakyat melihat jarak yang makin melebar antara mereka dan penguasa. Kekecewaan ini bukan hanya soal angka, tapi soal ketidakadilan yang menyakitkan.
Berbeda dengan demo mahasiswa di Jakarta yang sudah “terpetakan” oleh kekuatan politik tertentu dan mudah diredam, gelombang di Pati muncul secara organik dari basis warga, dengan jaringan logistik mandiri dan dukungan diaspora serta mahasiswa yang berempati.
Struktur semacam ini jauh lebih sulit untuk dibungkam atau digembosi secara politik.
Ini bukan hanya perlawanan lokal, melainkan potensi domino politik yang, jika menyebar ke puluhan atau ratusan kota, dapat menciptakan tekanan simultan terhadap struktur kekuasaan nasional. D
alam konteks politik pasca Pemilu 2024, di mana banyak kepala daerah membawa harapan baru namun kemudian membebani rakyat dengan kebijakan yang tidak berpihak, Pati menjadi ujian nyata bagi ketahanan legitimasi elite nasional.
Gerindra, sebagai partai besar yang menaungi banyak kepala daerah, menghadapi risiko kolektif: kegagalan satu figur bisa menjadi amunisi untuk mengkritik seluruh sistem kekuasaan pasca-pemilu.
Pertanyaannya kini: apakah elite akan memilih represi untuk menjaga stabilitas jangka pendek, atau rekonsiliasi yang memperkuat legitimasi jangka panjang?
Demo Pati menegaskan satu hal: demokrasi bukan sekadar hak memilih setiap lima tahun, tetapi juga hak rakyat untuk mengoreksi dan menuntut perbaikan di tengah jalan.
Kontrak sosial antara rakyat dan elite sedang diuji, dan retaknya kontrak ini bukan hanya terjadi di pusat-pusat kota besar, tapi di daerah-daerah yang selama ini dianggap tenang dan tak terganggu.
Dalam perspektif teologi politik, kekuasaan adalah mandat untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana tertulis dalam Amsal 29:4, “Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya.”
Pemimpin sejati adalah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata.
Pati adalah alarm awal bagi elite dan rakyat sekaligus. Bila elite mendengar dan merespon dengan bijak, ini bisa menjadi momentum reformasi mendalam untuk memperbaiki kontrak sosial yang selama ini goyah.
Namun jika diabaikan, ia bisa menjadi pola perlawanan yang menjalar sulit dikendalikan, menggerus legitimasi dan stabilitas politik.
Sejarah telah membuktikan: gelombang besar perubahan sering kali berawal dari riak kecil yang tidak diindahkan. Pati adalah riak itu, dan bagaimana kita meresponnya akan menentukan arah bangsa ke depan.
Pdt. Dr. Hanny Setiawan, M.B.A
