556 total views
INN NEWS – Kekisruhan di Pati, Jawa Tengah, akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) menjadi pemicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Warga yang merasa terbebani kenaikan pajak secara drastis mulai bersuara, menjadikan gerakan di Pati sebagai inspirasi untuk melawan kebijakan yang dianggap sewenang-wenang.
Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kelompok mahasiswa menggelar demonstrasi pada Kamis, 14 Agustus 2025, untuk menolak kenaikan PBB-P2. Ketua cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bone, Zulkifli, mengungkapkan temuan mereka di lapangan.
“Temuan kami ada warga yang harus membayar kenaikan hingga 300%, bahkan ada yang 200%,” ujarnya.
Kenaikan yang dianggap tidak wajar ini memicu kemarahan warga, yang merasa kebijakan tersebut tidak transparan dan memberatkan.
Sementara itu, di Kota Cirebon, Paguyuban Pelangi Cirebon telah bergerak sejak 2024 untuk menolak kenaikan PBB-P2.
Mereka mengklaim kenaikan pajak di wilayah ini bervariasi, mulai dari 150% hingga yang paling ekstrem mencapai 1.000%.
“Kenaikan sebesar ini tidak masuk akal dan sangat membebani warga, terutama yang berpenghasilan rendah,” kata salah satu perwakilan Paguyuban Pelangi Cirebon.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Bambang Santoso, menilai gelombang demonstrasi ini mencerminkan kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kenaikan pajak yang drastis tanpa sosialisasi yang memadai hanya akan memicu resistensi. Pemerintah harus transparan soal dasar perhitungan kenaikan dan memastikan kebijakan ini tidak membebani warga kelas menengah ke bawah,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pajak.
“Gerakan di Pati bisa menjadi template perlawanan nasional jika pemerintah terus abai terhadap aspirasi warga. Kebijakan pajak harus berkeadilan, bukan hanya untuk mengejar target pendapatan daerah,” tambahnya.
Gelombang protes ini menunjukkan bahwa warga semakin kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Gerakan di Pati tampaknya menjadi pemicu semangat nasional untuk menuntut pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Jika pemerintah daerah tidak segera merespons dengan langkah konkret, gelombang demonstrasi ini berpotensi meluas ke daerah lain.
