3,134 total views
JAKARTA – Gelombang demonstrasi anarkis yang mengguncang Indonesia selama tiga hari terakhir, mulai 25 Agustus 2025, meninggalkan luka mendalam bagi perekonomian nasional.
Menurut laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kerugian ekonomi akibat aksi protes yang berujung kerusuhan ini diperkirakan mencapai Rp8-9 triliun, terutama di wilayah Jabodetabek sebagai pusat ekonomi Indonesia.
Sektor jasa, tulang punggung perekonomian nasional, menjadi yang paling terpukul, sementara investor kini diliputi kekhawatiran akan ketidakstabilan sosial dan politik.
Sektor Jasa Lumpuh, Kerugian Makro Ekonomi Meroket
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menjelaskan bahwa sektor jasa, yang menyumbang 45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara Rp9.900 triliun per tahun, mengalami penurunan aktivitas signifikan selama periode demonstrasi.
“Jika aktivitas sektor jasa terganggu hanya 10% selama tiga hari, kerugian ekonomi makro bisa mencapai Rp8-9 triliun,” ungkap Huda dalam sebuah wawancara pada 1 September 2025.
Aksi demonstrasi yang awalnya memprotes kebijakan tunjangan anggota DPR berujung pada kerusuhan, termasuk penjarahan rumah tiga anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta perusakan fasilitas umum seperti halte TransJakarta dan gedung DPRD.
Dampaknya langsung terasa pada sektor ritel, transportasi daring, dan usaha kecil di sekitar lokasi aksi, yang mengalami penurunan omzet drastis.
Pedagang kaki lima, tukang ojek online, hingga pusat perbelanjaan kehilangan pelanggan karena masyarakat memilih diam di rumah akibat ketakutan dan kemacetan.
Investor Waswas, Iklim Investasi Terancam
Ketidakpastian akibat demonstrasi anarkis juga memicu kekhawatiran di kalangan investor. Huda memperingatkan bahwa eskalasi kerusuhan dapat memperburuk iklim investasi, yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ekonomi Indonesia akan lebih melambat jika tidak ada investasi masuk. Dunia usaha waswas dampak demo makin meluas, investasi pasti berkurang, dan lapangan kerja akan terbatas,” tegasnya.
Pasar finansial turut merasakan guncangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok, dengan pasar kehilangan Rp284 triliun dalam sehari pada 29 Agustus 2025, sebagaimana dilaporkan GoRiau.
Nilai tukar rupiah juga tertekan, melemah ke level 16.451 terhadap dolar AS. Ketidakpastian ini membuat investor cenderung mengalihkan dana ke aset aman seperti obligasi atau emas, alih-alih menanamkan modal di Indonesia.
Efek Domino: Daya Beli dan Pajak Tertekan
Dampak demonstrasi tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, tetapi juga berpotensi memicu efek domino.
Melemahnya sektor jasa dapat menekan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi penerimaan pajak—sumber utama pendapatan negara.
Selain itu, gangguan pada arus distribusi barang akibat penutupan jalan dan kemacetan memperparah situasi.
“Ketimpangan ekonomi dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat menjadi pemicu utama kemarahan massa,” ungkap CORE Indonesia, menyoroti akar masalah demonstrasi.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12%.
Namun, Huda menegaskan bahwa ketidakmampuan pemerintah mengendalikan situasi dalam tiga hari terakhir memperburuk kerugian. “Ini adalah kerugian akibat inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo,” kritiknya.
Seruan Stabilitas dan Solusi ke Depan
Kalangan pelaku usaha, seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), menyerukan agar roda ekonomi tetap berputar.
“Ketahanan distribusi barang penting untuk mencegah keresahan. Pola belanja masyarakat masih normal, dan ketersediaan barang harus dijaga,” ujar Tutum Rahanta, Ketua Dewan Penasihat Hippindo.
Sementara itu, Kadin Jawa Timur mendesak penghentian aksi anarkis, menyoroti dampak buruknya terhadap stabilitas ekonomi, terutama setelah beberapa negara mengeluarkan travel warning.
Analisis CELIOS menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti konsep “Tri Hita Karana” di Bali, dapat menjadi “rem sosial” untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga iklim investasi.
Provinsi seperti Jawa Tengah, yang berhasil menjaga stabilitas sosial, menjadi contoh bagaimana harmoni sosial dapat mendukung pertumbuhan investasi.
Demonstrasi anarkis selama tiga hari telah meninggalkan kerugian ekonomi hingga Rp9 triliun, dengan sektor jasa sebagai korban utama.
Ketidakpastian ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi juga mengancam iklim investasi dan pertumbuhan jangka panjang.
Pemerintah dan masyarakat diminta segera mencari solusi untuk mengembalikan stabilitas, mencegah eskalasi lebih lanjut, dan memastikan roda ekonomi tetap berjalan.
Tanpa langkah konkret, Indonesia berisiko terjebak dalam “conflict trap” yang dapat menghambat pembangunan ekonomi di masa depan.
