957 total views
JAKARTA – Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas maraknya kasus keracunan yang dialami siswa akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, menimbulkan kekhawatiran orang tua dan masyarakat luas terhadap keamanan program yang seharusnya meningkatkan gizi anak-anak.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Istana, menyatakan permohonan maaf tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025).
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah, yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan,” ujar Prasetyo Hadi.
Menurut data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga September 2025, setidaknya 5.360 anak mengalami keracunan akibat MBG, dengan peningkatan signifikan dalam pekan terakhir.
Kasus terbaru dilaporkan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan Sukabumi, Jawa Barat, di mana puluhan siswa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap hidangan program tersebut.
Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebanyak 277 siswa diduga keracunan, sementara di Bogor, Jawa Barat, korban mencapai 214 orang.
Program MBG, yang diluncurkan untuk memerangi stunting dan meningkatkan kualitas gizi siswa sekolah, kini justru menjadi sorotan karena kegagalan dalam menjaga standar kebersihan dan kualitas makanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab atas koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menyediakan makanan tersebut.
Namun, laporan menunjukkan adanya kelalaian dalam rantai pasok, mulai dari penyimpanan hingga distribusi.
Prasetyo Hadi menekankan bahwa seluruh kasus keracunan akan menjadi bahan evaluasi mendalam.
“Kami harus melakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.
Pemerintah juga telah menugaskan BGN dan pemerintah daerah untuk memberikan penanganan medis segera bagi korban, termasuk pemulihan melalui fasilitas kesehatan terdekat.
Lebih lanjut, Istana menjanjikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti lalai. “Seluruh SPPG yang lalai hingga menyebabkan keracunan akan diberikan sanksi keras,” tegas Prasetyo.
Ini termasuk peninjauan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan kehigienisan makanan terjamin di setiap tahap.Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, seperti di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Januari 2025, di mana 50 siswa SD mengalami keracunan setelah makan ayam MBG.
Saat itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyatakan permintaan maaf dan menekankan evaluasi SOP.
Pada Mei 2025, insiden di berbagai daerah memicu permintaan maaf serupa dari Istana, dengan fokus pada perbaikan rantai distribusi.
Dampak dan Harapan ke DepanMaraknya kasus ini tidak hanya menimbulkan trauma bagi anak-anak, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas program MBG.
JPPI menyebut program ini “sudah gagal melindungi anak, bahkan berubah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.”
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mendesak percepatan perbaikan agar manfaat gizi dapat dirasakan tanpa risiko kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen mempercepat pelaksanaan MBG untuk menjangkau lebih banyak siswa.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau program ini bersama tokoh filantropi Bill Gates pada Mei 2025, menegaskan prioritas nasional untuk mengatasi malnutrisi.
