485 total views
INN NEWS – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencetak sejarah baru dengan membentuk Kabinet Merah Putih yang tergemuk sejak era Reformasi.
Tidak hanya ukurannya yang melonjak, komposisi kabinet ini juga menonjolkan dominasi kader Partai Gerindra, partai berlambang garuda yang dipimpin langsung oleh Prabowo.
Sebaliknya, di era pendahulunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) – partai pengusung utama – justru mendapatkan jatah paling sedikit di akhir masa jabatan, hanya tersisa tiga menteri aktif.
Fenomena ini memicu perdebatan soal politik transaksional dan akomodasi koalisi.
Kabinet Prabowo yang diumumkan pada 20 Oktober 2024 ini terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, serta sejumlah utusan dan penasihat khusus, total mencapai 109 posisi.
Angka ini jauh melampaui rekor sebelumnya, di mana kabinet Jokowi hanya berjumlah 34 menteri dan 17 wakil menteri.
Penambahan ini memungkinkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang disahkan pada September 2024.
Yang paling mencolok adalah dominasi Gerindra. Setelah tiga kali reshuffle – terakhir pada 17 September 2025 – partai ini kini menguasai 12 posisi menteri dan wakil menteri, mengungguli Golkar yang hanya mendapat 10.
Ini merupakan peningkatan signifikan dari awal pelantikan, di mana Gerindra hanya mendapat enam menteri.
Beberapa nama kader Gerindra yang menonjol termasuk Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara), dan Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Gerindra yang mendampingi pengumuman kabinet).
Komposisi ini mencerminkan strategi Prabowo untuk mengakomodasi koalisi pendukungnya, termasuk Golkar (8 menteri awal), Demokrat (4), PAN dan PKB (masing-masing 2), serta PSI dan PBB (1 masing-masing).
Sekitar 50% posisi diisi profesional non-partai, tetapi pengaruh parpol tetap kuat, dengan 23 wakil menteri dari kalangan politik.
Berbeda dengan Prabowo, Jokowi membentuk kabinet yang lebih ramping dan berbasis profesional.
Pada Kabinet Kerja periode pertama (2014-2019), PDIP – sebagai partai pemenang pemilu – mendominasi dengan empat menteri dari 34 posisi.
Di periode kedua, Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), jatah PDIP naik menjadi lima menteri, termasuk Yasonna Laoly (Menkumham) dan Tri Rismaharini (Mensos).
Namun, menjelang akhir masa jabatan, reshuffle bertubi-tubi menggerus peran PDIP. Pada September 2024, hanya tersisa tiga menteri aktif: I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Men PPPA), Abdullah Azwar Anas (MenPAN-RB), dan Tri Rismaharini (Mensos).
Penggantian Yasonna dan Arifin Tasrif oleh kader Gerindra dan Golkar memicu tudingan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa Jokowi “mengambil alih” partai.
Bahkan, TKN Prabowo menantang PDIP menarik menterinya.
Secara keseluruhan, Jokowi mengalokasikan 17-18 slot untuk parpol di awal periode kedua, dengan PDIP paling banyak (5-6), diikuti Golkar dan Gerindra.
Namun, akhirnya, profesional mendominasi hingga 60% posisi.
Kabinet Prabowo memecahkan rekor sebagai yang terbesar sejak Kabinet Dwikora era Soekarno (132 menteri pada 1964), meski masih di bawah itu.
Kritik muncul soal beban APBN – estimasi tambahan Rp 10-15 triliun per tahun untuk gaji dan fasilitas.
Namun, pendukungnya menyebut ini strategi untuk stabilitas politik di tengah koalisi raksasa.
Sementara itu, minimnya PDIP di akhir era Jokowi menandai pergeseran dinamika. Dari partai pengusung utama, PDIP kini di luar koalisi Prabowo, meski Megawati Soekarnoputri menegaskan loyalitas kader.
Analis politik menilai ini sebagai “pembalasan” politik pasca-Pilpres 2024, di mana PDIP kalah suara.Apakah kabinet gemuk ini akan lebih efektif?
Waktu akan menjawab. Yang jelas, era Prabowo menandai babak baru politik Indonesia: lebih inklusif bagi koalisi, tapi berpotensi kurang lincah.
