832 total views
Dunia sedang bergerak menuju era multipolar yang kompleks. Jika pada masa Perang Dingin peta geopolitik sederhana: Barat berhadapan dengan Timur Komunis, kini garis pembatas jauh lebih rumit. Kita melihat empat kutub besar: Barat Konservatif yang berakar pada tradisi Kristen-Yahudi, Barat Liberal dengan agenda wokeisme dan globalisme, Timur Jauh yang dikuasai ideologi komunis ateis, serta Timur Tengah dengan politik Islam.
Fenomena ini tercermin jelas di Amerika Serikat. Pertarungan ideologis antara konservatif (Republik) dan liberal (Demokrat) kini bukan sekadar soal kebijakan, melainkan perang identitas. Lonjakan tunawisma yang mencapai lebih dari 770 ribu orang pada 2024 menandakan rapuhnya tatanan sosial. Sementara itu, isu imigrasi masif dan pergeseran budaya memperdalam jurang politik. Gelombang “Trump 2.0” serta tokoh seperti Charlie Kirk adalah tanda bangkitnya kembali nasionalisme sebagai reaksi atas globalisme yang dianggap berlebihan.
Eropa menghadapi gejala serupa. Partai-partai populis kanan kini menguasai pemerintahan di beberapa negara dan memimpin survei di negara besar lainnya. Resistensi terhadap imigrasi, kekhawatiran kehilangan identitas, serta krisis ekonomi menjadi bahan bakar utamanya. Bila tren ini dibiarkan, benturan antara globalisme dan nasionalisme bisa semakin keras—bahkan menyeret dunia pada konflik besar.
Di tengah ketegangan ini, regionalisme muncul sebagai opsi strategis. Kawasan seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin memiliki posisi unik: cukup besar untuk diperhitungkan secara global, namun cukup beragam untuk mengakomodasi kepentingan nasional anggotanya. Regionalisme memberi ruang negosiasi antara arus global dan tuntutan domestik, menjadi penahan guncangan (shock absorber) agar benturan tidak terjadi secara langsung.
ASEAN bisa menjadi contoh. Meski sering dikritik lamban dan lemah, prinsip consensus building dan non-interference justru menjaga kedaulatan negara anggota, sekaligus memberi wadah kerja sama. Dalam rivalitas AS–China, negara-negara ASEAN dapat melakukan hedging strategy—tidak berpihak sepenuhnya, tetapi memetik keuntungan dari keduanya. Di bidang ekonomi, Uni Eropa pun semakin melirik Asia Tenggara, menargetkan perjanjian dagang baru dengan Filipina, Thailand, dan Malaysia pada 2027, melengkapi yang sudah ada dengan Vietnam dan Singapura.
Dari perspektif teologis, regionalisme bisa dibaca sebagai pola ilahi: mencegah satu ideologi mendominasi total, sekaligus menjaga keberagaman bangsa-bangsa. Globalisme cenderung menyeragamkan seperti “Babel” modern, sedangkan nasionalisme menjaga identitas. Tanpa penyeimbang, keduanya akan berbenturan keras. Regionalisme menjadi pagar penahan agar ketegangan ini tidak langsung pecah menjadi perang global.
Bagi Gereja global, ini sebuah panggilan profetis. Gereja perlu menempatkan diri bukan hanya dalam arus global atau nasional, tetapi juga dalam konteks regional. Doa, pendidikan, dan jejaring lintas negara di kawasan dapat menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian. Dunia tidak hanya membutuhkan kekuatan besar yang bersaing, tetapi juga penjaga regional yang mampu meredakan ketegangan.
Di era multipolar yang rentan ini, pertanyaan kunci bukan lagi sekadar siapa yang akan menang—AS atau Tiongkok, Barat atau Timur—tetapi apakah kawasan-kawasan regional mampu tampil sebagai penyeimbang. Regionalisme bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah benturan ideologi yang bisa mengguncang dunia.
