303 total views
INNNEWS— Polemik meledak setelah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengumumkan daftar 39 media digital atau homeless media sebagai mitra komunikasi publik melalui *Indonesia New Media Forum (INMF)*.
Pernyataan Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, pada Rabu (6 Mei 2026) yang menyebut puluhan platform populer seperti Folkative, Dagelan, Indozone, Narasi, Ngomongin Uang, Kok Bisa, Bapakbapak.ID, Big Alpha, dan lainnya sebagai mitra strategis pemerintah, justru menuai gelombang bantahan keras.
Banyak nama besar yang disebut dalam daftar tersebut *langsung membantah* keterlibatan formal maupun kehadiran dalam pertemuan dengan Bakom. Mereka menegaskan tidak ada kesepakatan, kontrak, arahan editorial, maupun komitmen menjadi mitra pemerintah.
*Beberapa klarifikasi keras yang muncul:*
– *Narasi*: “Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF ataupun Bakom pada 6 Mei 2026.”
– *Ngomongin Uang*: “Klaim bahwa Ngomongin Uang digandeng atau menjadi mitra pemerintah adalah TIDAK BENAR.”
– *Bapakbapak.ID*: Menyatakan tidak pernah menghadiri acara tersebut.
– *Kok Bisa, **Big Alpha, **Indomusikgram*, dan beberapa lainnya juga mengeluarkan pernyataan serupa, menegaskan tetap independen.
*Indonesia New Media Forum (INMF)* sendiri melalui komitenya menyatakan bahwa *tidak ada komitmen maupun kesepakatan* dengan Bakom RI. Forum ini disebut masih dalam tahap internal dan penyebutan nama-nama media hanya sebagai pemetaan ekosistem, bukan daftar anggota resmi atau mitra.
Bakom RI kemudian memberikan klarifikasi bahwa *tidak ada kontrak* yang mengikat, tidak ada arahan editorial, dan pertemuan tersebut bersifat dialog serta audiensi biasa.
Namun, publik dan netizen ramai mempertanyakan:
*Mengapa nama-nama besar dicantumkan sebagai mitra jika mereka sendiri tidak mengetahui?*
Apakah ini sekadar upaya memperluas jangkauan komunikasi publik, ataukah ada kesalahan koordinasi internal yang fatal?
Kontroversi ini semakin menyoroti tantangan komunikasi pemerintah di era media digital, di mana transparansi dan kehati-hatian menjadi krusial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
InnIndonesia akan terus mengikuti perkembangan polemik ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah langkah Bakom ini tepat, atau justru menciptakan distrust baru di kalangan media digital?
Ikuti update terkini hanya di InnIndonesia.


