926 total views
INNNEWS – Hari ini, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, bersama sembilan tokoh lainnya, termasuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pengumuman ini disampaikan dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, dan langsung memicu gelombang euforia di kalangan pendukung Orde Baru.
Namun, di balik sorak-sorai tersebut, suara kegusaran dari berbagai lapisan masyarakat semakin nyaring, meskipun tidak memengaruhi keputusan pemerintah yang sudah final.
Di media sosial X (sebelumnya Twitter), beberapa pengguna justru menyindir keputusan ini. Seorang pengguna, @ainunnajib, menulis: “Kalau Presiden Soeharto aja jadi National Hero (Pahlawan Nasional), Presiden Jokowi berarti National Superhero ♂️.” Postingan ini mencerminkan nada sinis terhadap narasi heroik yang dibangun pemerintah.
Koalisi masyarakat sipil, termasuk Kontras dan Amnesty International, mengecam penetapan ini sebagai bentuk “hero-washing” atau pemutihan sejarah. Mereka menyoroti fakta bahwa Soeharto memimpin rezim Orde Baru yang penuh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi sistematis.
Salah satu contoh mencolok adalah kasus Marsinah, buruh perempuan yang dibunuh pada 1993 di era Orde Baru. Penulis Okky Madasari melalui akun X-nya @okkymadasari menyatakan: “Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah dan Soeharto, menurutku adalah bentuk ‘hero-washing’.
Ini juga merupakan bagian dari agenda besar penulisan ulang sejarah di bawah komando Kementerian Kebudayaan.” Ironisnya, Marsinah juga mendapat gelar pahlawan tahun ini, meski banyak yang melihat ini sebagai upaya menutupi tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan tersebut.
Akun Facebook atas nama Florian Simatupang juga menuliskan kegusaranya dengan menceritakan pengalaman adik kakeknya yang merupakan adik dari T.B Simatupang mendapat perlakuan buruk dari pemerintahan orde baru. Adik Kakeknya tersebut dipaksa menandatangi surat keterangan menolak komunis ketika belajar di Polandia. Beliau menolak tanda tangan tersebut karena merasa hal tersebut adalah pembohongan. Akibatnya ia ditolak warga negara Indonesia dan tidak dapat kembali ke Indonesia
Suara kegusaran membuka kembali fakta historis yang tak terbantahkan dari pak Soeharto dan orde baru. Selama 32 tahun berkuasa (1966-1998), Orde Baru di bawah Soeharto ditandai dengan serangkaian pelanggaran HAM berat:
- Pembantaian Misterius (Petrus): Ribuan orang yang dicap preman dibunuh secara ekstra-yudisial pada 1980-an tanpa proses hukum.
- Tragedi Trisakti dan Semanggi: Mahasiswa yang memprotes rezim ditembak mati pada 1998, menyebabkan jatuhnya Soeharto.
- Penculikan Aktivis: Puluhan aktivis pro-demokrasi hilang atau dibunuh, termasuk kasus Munir yang masih menjadi misteri.
- Invasi Timor Timur: Ribuan nyawa melayang dalam operasi militer yang diakui sebagai pelanggaran HAM internasional.
Meski suara kegusaran ini tidak mengubah keputusan, ia menjadi pengingat bahwa sejarah tidak bisa diputarbalikkan semudah itu. Masyarakat terus menyerukan agar pemerintah fokus pada penyelesaian kasus HAM masa lalu daripada memuliakan tokoh kontroversial. Di tengah euforia, kegusaran ini mungkin menjadi benih perlawanan baru terhadap upaya revisi sejarah.
