687 total views
INNNEWS-Apa yang terjadi di Venezuela pada awal 2026 bukanlah peristiwa yang jatuh dari langit. Penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat hanyalah klimaks dari proses panjang, sebuah pelajaran mahal tentang bagaimana otoritarianisme dibangun perlahan, dinormalisasi, lalu berakhir dalam krisis nasional dan intervensi eksternal.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2013, Maduro mewarisi Chavismo yang rapuh, negara yang sangat bergantung pada minyak, institusi lemah, dan populisme ideologis. Ketika harga minyak jatuh pada 2014, alih-alih melakukan koreksi struktural, rezim justru memilih jalan konsolidasi kekuasaan. Mahkamah Agung diisi loyalis, parlemen oposisi dibubarkan pada 2017, dan Majelis Konstituante diciptakan bukan untuk reformasi, melainkan untuk mengunci kekuasaan eksekutif.
Pemilu, 2018 dan terutama 2024, berubah dari mekanisme legitimasi menjadi ritual formal. Klaim kemenangan Maduro berdiri berseberangan dengan temuan pengamat internasional dan hasil suara oposisi. Represi pasca-pemilu, ratusan tahanan politik, serta penyempitan ruang sipil menandai pergeseran Venezuela dari demokrasi cacat menuju otoritarianisme penuh. Ketergantungan pada militer, partai PSUV, dan jaringan patronase korup menjadi tulang punggung rezim.
Dalam konteks inilah konflik dengan Amerika Serikat harus dibaca. AS membingkai Maduro sebagai “narco-state” dan ancaman regional, sementara Maduro memobilisasi narasi anti-imperialisme untuk menopang legitimasi domestik yang runtuh. Ketika negara kehilangan mekanisme koreksi internal, pemilu adil, oposisi bebas, dan hukum independen, tekanan eksternal hampir tak terhindarkan. Intervensi 2026 adalah konsekuensi, bukan sebab.
Pelajaran dari Venezuela sederhana namun keras. Otoritarianisme jarang datang dengan kudeta terbuka. Ia tumbuh melalui pembenaran ideologis, normalisasi pelanggaran hukum, dan kompromi publik yang berulang. Pada akhirnya, harga yang dibayar bukan hanya demokrasi, tetapi kedaulatan, stabilitas, dan martabat bangsa itu sendiri.
Tim Riset Imadeo
