405 total views

INNNEWS-Dalam epilog buku saya Indonesian Dream: Revitalisasi & Realisasi Pancasila sebagai Cita-Cita Bangsa (Kompas, 2018), saya membuka dengan kisah Venezuela. Judulnya singkat: “Indonesia 2030.” Venezuela saya jadikan cermin—sekaligus peringatan.

Judul tersebut lahir dari kegelisahan yang mengemuka kala itu: skenario tentang Indonesia pada 2030. Apakah Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, atau justru runtuh oleh beban internalnya sendiri?

Kekhawatiran ini menguat setelah pidato Prabowo Subianto di Universitas Indonesia pada September 2017, yang mengutip berbagai “kajian” tentang kemungkinan Indonesia “tidak ada lagi tahun 2030.” Rujukan tersebut sejatinya adalah sebuah skenario dalam novel fiksi strategis Ghost Fleet karya Peter W. Singer dan August Cole.

(Tentang ini diuraikan lebih lanjut di bagian akhir tulisan ini).

Venezuela memberi ilustrasi nyata tentang bagaimana skenario semacam itu bisa terjadi. Sebuah negara dapat “berakhir” tanpa perang—cukup melalui salah urus besar yang sistematis dan berkelanjutan.

Polanya klasik: janji kesejahteraan yang berubah menjadi pemusatan kekuasaan, lalu berujung pada pelumpuhan institusi. Pada Desember 1998, Hugo Chávez terpilih sebagai Presiden dengan tiga janji besar: memberantas korupsi, menghapus kemiskinan dan marginalisasi sosial, serta membangun tatanan baru melalui konstitusi baru.

Terdengar mulia. Namun satu dekade kemudian, korupsi justru memburuk, kemiskinan tetap mengakar, dan Majelis Konstituante berubah fungsi. Itu bukan lagi sebagai instrumen reformasi, melainkan mesin pembongkaran lembaga-lembaga demokrasi.

Negara dipersonalisasi. Kekuasaan dipusatkan. Institusi dilumpuhkan.

Ketika Chávez wafat pada 2013, Nicolás Maduro mewarisi mesin kekuasaan tersebut—dan mengoperasikannya dengan lebih buruk.

Tanda-tandanya terlihat jelas dalam angka. Pada pertengahan 2014, nilai tukar pasar gelap dolar AS melonjak hampir 40%, sinyal klasik runtuhnya kepercayaan terhadap mata uang dan kebijakan ekonomi. Itu baru permulaan. Dalam satu generasi, Venezuela pun beringsut cepat dari salah satu negara terkaya di Amerika Latin menjadi salah satu yang termiskin.

Situasi Sosekpol Venezuela

Satu, kemiskinan sangat tinggi. Sekitar 82% penduduk hidup dalam kemiskinan, lebih dari separuhnya dalam kemiskinan ekstrem. Studi Ecoanalítica (2023) menunjukkan 65% warga berpenghasilan di bawah US$100 per bulan, dan hanya 2% di atas US$1.000, mencerminkan runtuhnya basis pendapatan rumah tangga.

Dua, hiperinflasi menghancurkan daya beli. Pada 2018, inflasi Venezuela melampaui 65.000% (rata-rata Amerika Latin 6,7%). Meski menurun, inflasi tetap tiga digit pada 2023. Ekspektasi kenaikan harga yang terus-menerus, respons kebijakan yang lemah, dan sanksi internasional memperpanjang siklus krisis, menggerus kemampuan warga untuk bertahan hidup.

Tiga, kelaparan bersifat struktural. Upah minimum hanya US$0,90–3 per bulan dan tidak naik sejak 2022. Meski ada tunjangan, pekerja sektor publik bertahan di sekitar US$160 per bulan, sektor swasta US$237, sementara biaya kebutuhan pangan pokok melampaui US$500 per bulan. Seperti dilaporkan AP News (27 Agustus 2025), bagi banyak keluarga, setiap waktu makan adalah perjuangan, mulai dari ketakutan kehabisan makanan hingga tidak makan seharian meski lapar.

Empat, represi politik sistematis. Venezuela berada di peringkat 156 dari 180 pada World Press Freedom Index 2024; lebih dari 115 media ditutup sejak era Maduro. Hingga September 2024, tercatat lebih dari 1.700 tahanan politik. UU “Anti-Hate” memungkinkan hukuman hingga 20 tahun, disertai pengawasan luas dan kampanye disinformasi; warga ditahan hanya karena merekam peristiwa publik atau berkomentar daring.

Lima, eksodus masif. Ketika ekonomi runtuh dan ruang publik dikunci, respons warga sering hanya satu: cabut. Menurut UNHCR, sekitar 8 juta orang (sekitar 20% populasi) telah meninggalkan Venezuela dalam satu dekade. Ini eksodus terbesar di era modern. Mereka bukan pengecut. Mereka korban.

Venezuela adalah contoh negara gagal—bukan karena kekurangan sumber daya, bahkan sangat kaya minyak. Melainkan karena kekuasaan dibiarkan tanpa rem dan dijalankan untuk mengamankan kontrol elite, bukan membangun kapasitas rakyat. Negara tersebut terjerumus ke dalam krisis ekonomi dan instabilitas sosial yang saling mengunci. Dalam pusaran itu, warga biasa selalu menjadi korban. Ironisnya, semua itu terjadi atas nama rakyat.

Jadi Venezuela bukan sekadar kisah Amerika Latin; itu adalah peringatan universal.

Indonesia “Runtuh” 2030

Dalam Ghost Fleet karya Peter Singer dan August Cole, berlatar Perang Dunia III antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia tidak digambarkan runtuh secara kasatmata pada 2030, melainkan kehilangan kedaulatan strategisnya. Negara tetap ada secara formal, tetapi rapuh secara fungsional: “jatuh” melalui ketertinggalan sistemik dalam perang teknologi tinggi, hingga bergeser dari aktor menjadi arena. Ini karena gagal membangun kapasitas manusia, institusi, dan teknologi yang relevan dengan zamannya.

Ghost Fleet bukan ramalan tentang Indonesia, melainkan peringatan tentang pola kegagalan negara modern: kekuasaan tanpa rem, reformasi yang tertunda, dan fondasi manusia yang diabaikan. Negara bisa kehilangan masa depan tanpa pernah menyadari kapan titik balik itu dilewati.

Di sinilah irisan dengan analisis yang kerap saya sampaikan menjadi terang. Negara tidak “berakhir” karena miskin sumber daya, melainkan karena salah urus dan kegagalan transformasi. Indonesia tetap eksis, tetapi sedang terjebak dalam lower middle-income trap. Kualitas pendidikan dan inovasi tertinggal, institusi tidak adaptif, dan elite lebih sibuk mengamankan kontrol ketimbang memperkuat kapasitas nasional. Tanpa transformasi mendasar, Indonesia bisa terjebak permanen.

Sejarah jarang berteriak. Ia lebih sering berbisik. Namun kali ini, suaranya sudah terdengar jelas. Waktu masih ada. Persoalannya tinggal satu: apakah kita bersedia mendengar—dan melakukan transformasi yang sungguh-sungguh.

Epilog tersebut saya tutup dengan satu pertanyaan kunci: apakah Indonesia 2030 akan menjadi cerita pesimisme atau optimisme, sepenuhnya ditentukan oleh sejauh mana kita mampu memeluk dan mewujudkan Indonesian Dream yang berakar pada Pancasila.

Sebagaimana saya jelaskan dalam buku tersebut, Indonesian Dream adalah cita-cita manusia dan bangsa yang berdaulat—merdeka, berkeadilan, dan berpengetahuan. Itu hanya dapat dibangun melalui penguatan tiga modal esensial: modal spiritual, modal sosial, dan modal manusia.

Di antara ketiganya, justru modal manusialah saat ini yang paling rapuh. Padahal di sanalah masa depan bangsa sesungguhnya ditentukan.

(Elwin Tobing, Profesor ekonomi, Presiden INADATA, Irvine, AS; Menulis buku “NOW or NEVER” yang memberikan blueprint transformasi ekosistem inovasi nasional sebagai syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2050. Elwin juga penggagas Gerakan LIFT- Literacy for the Future dan Program NEXUS sebagai suatu ekosistem mentransformasi literasi, karakter, dan minat sains peserta didik Indonesia).