726 total views

JAKARTA – Timnas Amin (Anies-Muhaimin) mempersoalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU sebagai alat bantu rekapitulasi hasil Pemilu 2024 dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar hari ini Rabu (27/3) di gedung MK.

Timnas AMIN menyebut dalam permohonannya bahwa Sirekap yang semula didesain untuk mengontrol rekap manual justru digunakan sebagai alat kecurangan.

“Sirekap semula hendak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual karena Sirekap Mobile Apps yang dimiliki oleh Ketua KPPS digunakan untuk merekam data autentik dokumen C-Hasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS sehingga seharusnya menjadi dokumen dimaksud realibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” mengutip bunyi permohonan AMIN.

Dalam permohonan itu disebut adanya salah satu fitur yang muncul padahal sebelumnya tidak ada dalam aplikasi Sirekap mobile. Fitur tersebut merupakan fitur bypass logging dan security yang pada intinya adalah ada pihak yang bisa mengubah hasil C.Hasil sebelum diunggah.

“Fitur tersebut tidak saja dapat ‘mengubah Angka Perolehan Suara’ di Sirekap tetapi juga ‘menghilangkan Metadata’ dari file Photo Form C Piano Hasil,” terang Pemohon.

Pemohon juga menemukan sistem Sirekap menggunakan data yang bersifat terbuka, sehingga dapat diakses oleh siapa pun dan diubah tanpa harus ada validasi atau otentifikasi.

Baca juga:

Sidang Sengketa Pilpres, Timnas Amin Minta Pilpres Ulang Tanpa Gibran 

Pemohon menilai, sebagian besar hasil dokumen C. Hasil di Sirekap tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

“Dokumen C-Hasil yang didapatkan dari portal www.kpu.co.id tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. C-Hasil yang dijadikan dasar rekapitulasi manual yang dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan keasliannya karena tidak memiliki metadata dan akibat lebih lanjutnya, legitimasi hasil perolehan suara selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi hasil rekapitulasi yang dimulai di tingkat kecamatan hingga KPU Nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan temuan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa data pada Sirekap yang diubah tersebut juga digunakan untuk proses rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penetapan penghitungan suara.

Argumen pemohon tersebut disertakan bukti yang terkonfirmasi karena KPU tidak melakukan audit sistem informasi atau IT, sehingga Pemohon percaya bahwa ada pergeseran suara hasil Pemilu. Pemohon menduga pergeseran tersebut terjadi dari adanya selisih yang cukup besar antara total suara sah Pilpres dengan Pileg sebesar 50 juta suara.

“Bahwa sistem Sirekap memang sengaja didesain untuk kemenangan paslon tertentu dan itu sebabnya sinyalemen adanya system algoritma dan back door dalam sistem IT KPU,” pungkasnya.