613 total views
BANTEN – PDIP resmi mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Airin Rachmi Diany resmi diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024.
Airin yang merupakan ketua TKD Prabowo-Gibran itu dipasangkan dengan Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi. Deklarasi itu digelar di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (25/8) siang.
.”Calon gubernur kita Ibu Airin Rachmi Diany dan calon wakil gubernur Bapak Ade Sumardi,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Deklarasi dihadiri tiga pengurus DPP PDIP. Selain Basarah, ada Ribka Tjiptaning, dan Rano Karno. Ade Sumardi turut hadir langsung di lokasi.
Namun, pada kesempatan itu, tak ada perwakilan pengurus DPP Partai Golkar. Hanya ada Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah di lokasi acara.
Tatu juga menyampaikan bahwa ia hadir sebagai keluarga bukan mewakili Golkar. Ia menyebut jika Golkar telah menarik dukungan untuk Airin yang sebelumnya hampir saja mendapat restu. Kala itu Airlangga masih menjadi ketua umum.
“Airin maju sebagai calon gubernur Banten hari ini tak didukung Golkar. Saya hadir sebagai dukungan keluarga,” ucap Tatu.
Lanjutannya, Airin sebagai bakal calon gubernur Banten tidak mendapat rekomendasi dari Partai Golkar atas keputusan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadilia.
Menurut dia, alasan Golkar tidak mengusung Airin karena memiliki rencana lain dalam calon yang diusung pada Pilgub Banten.
“Tapi Pak Bahlil sudah mengetahui dan mempersilakan. Jadi Airin atas nama pribadi. Pak Bahlil memahami itu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, atas keputusan tersebut DPD Golkar Banten pun memahaminya.
“Kalau berkaitan dengan keselamatan, ya kader tentunya mengikuti. Dan sekaligus saya sebagai Ketua DPD Golkar beserta Bu Airin memohon izin untuk tetap ikut dalam pilkada ini bersama PDIP, karena mereka sudah mengajak untuk ikut kontestasi,” ungkapnya.
Diketahui Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyatakan sepakat mendukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten 2024.
Sementara PDIP tanpa berkoalisi bisa mengusung calon sendiri imbas putusan MK.
