800 total views
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati, memberikan respons terkait 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan masyarakat sipil dan mahasiswa melalui aksi demonstrasi serta media sosial pada akhir Agustus 2025.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025), Purbaya menilai tuntutan tersebut sebagai suara sebagian kecil masyarakat yang merasa belum sejahtera, dan menegaskan bahwa solusi utamanya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menyatakan bahwa keresahan masyarakat yang termuat dalam 17+8 Tuntutan Rakyat berasal dari ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, seperti kurangnya lapangan kerja dan kesejahteraan.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujarnya.
Ia optimistis bahwa dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen, tuntutan tersebut akan mereda secara otomatis.
“Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tambahnya dengan nada yakin.
17+8 Tuntutan Rakyat mencakup 17 poin yang mendesak penyelesaian dalam waktu seminggu sejak aksi pada 28–30 Agustus 2025, serta 8 poin dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026.
Tuntutan ini meliputi isu-isu seperti transparansi anggaran, reformasi DPR, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, perlindungan buruh, hingga pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kematian demonstran seperti Affan Kurniawan.
Meski sebagian besar tuntutan tidak berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi, Purbaya memilih pendekatan ekonomi sebagai solusi utama.
Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah secara drastis kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh pendahulunya, Sri Mulyani.
“Saya tidak akan obrak-abrik sistem yang sudah ada. Kami akan optimalkan instrumen fiskal yang ada untuk mempercepat pertumbuhan,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 persen, meskipun ia mengakui tantangan tersebut tidak dapat dicapai secara instan. “Kalau saya bilang besok bisa 8 persen, saya menipu. Tapi kami bergerak ke arah sana,” tegasnya.
