25 total views

INNNEWS – Putusan Mahkamah Konstitusi telah menutup jalur yuridis yang ditempuh Denny Indrayana dan para pemohon. Gibran Rakabuming Raka tetap menjabat sebagai Wakil Presiden dan tidak terdapat konsekuensi langsung terhadap hasil Pemilu 2024.

Namun menilai perkara ini semata-mata dari amar putusan berisiko mengabaikan dimensi politik yang jauh lebih besar.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan atau memperoleh bukti yang meyakinkan yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Fakta ini menjadi bagian resmi dari pertimbangan Mahkamah dan tidak lagi sekadar polemik di ruang publik.

Di sinilah letak kemenangan politik Denny Indrayana.

Sejak awal, argumentasi yang dibangun para pemohon bukan hanya mengenai satu dokumen pendidikan. Yang dipersoalkan adalah rangkaian kebijakan dan keputusan yang dianggap memberikan jalan khusus bagi pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024.

Narasi tersebut dimulai dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan pengecualian terhadap syarat usia minimum capres-cawapres sehingga kepala daerah yang dipilih melalui pemilu dapat maju meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan tersebut memungkinkan Gibran yang saat itu menjabat Wali Kota Surakarta untuk memenuhi syarat pencalonan. Putusan itu kemudian menjadi kontroversi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, dinyatakan melanggar etik berat akibat konflik kepentingan dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

Karena itu, bagi para pengkritik, putusan terbaru mengenai syarat pendidikan tidak dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia dipandang sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang membentuk proses pencalonan Gibran sejak awal.

Apakah kesimpulan tersebut otomatis membuktikan adanya rekayasa atau penyalahgunaan wewenang? Tidak. Putusan MK tidak menyatakan demikian. Namun putusan tersebut memberikan bahan baru bagi perdebatan publik mengenai kualitas verifikasi, akuntabilitas lembaga negara, dan integritas proses elektoral yang melahirkan Pemilu 2024.

Karena itu, Denny Indrayana mungkin kalah dalam perkara. Tetapi secara politik ia berhasil mencapai tujuan yang lebih besar: membawa serangkaian pertanyaan mengenai proses pencalonan Gibran dari wilayah dugaan dan spekulasi ke wilayah fakta yang diperiksa dalam forum konstitusional tertinggi negara.

Perkara telah selesai di Mahkamah Konstitusi. Namun perdebatan mengenai legitimasi proses yang mengantarkan lahirnya kepemimpinan nasional 2024 tampaknya masih akan terus berlangsung dalam ruang politik, akademik, dan sejarah Indonesia.