830 total views
INN NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi perekonomian Indonesia dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional – Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Jakarta, Kamis (11/9).
Ia menilai bahwa ekonomi tidak seimbang dalam dua dekade terakhir.
Purbaya menyebut mesin ekonomi nasional “pincang” karena tidak berjalan seimbang antara sektor swasta dan pemerintah.
“Dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita pincang. Satu jalan swasta, satu jalan hanya pemerintah,” ujarnya.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang kuat oleh sektor swasta.
Infrastruktur dibangun secukupnya, namun aktivitas ekonomi tetap tumbuh stabil di atas 5 persen, bahkan mendekati 6 persen.
“Zaman Pak SBY bangun infrastruktur sedikit, tapi pertumbuhan ekonomi rata-rata mendekati 5 persen. Pertumbuhan kredit perbankan 21 persen, dan laju uang beredar (M0) mencapai 17 persen,” jelas Purbaya.
Lalu ia kembali menguraikan kondisi berbeda terjadi di era Presiden Joko Widodo (2014–2024).
Meski pembangunan infrastruktur masif, dampaknya lebih dirasakan oleh sektor pemerintah, bukan swasta. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen.
“Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, tapi hanya menggerakkan sektor pemerintah. Sektor swastanya lambat atau berhenti, makanya tumbuhnya hanya di bawah 5 persen,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya juga menyoroti pertumbuhan kredit yang turun drastis di bawah 10 persen, serta laju M0 yang sempat menyentuh angka nyaris nol.
Di sisi lain, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada era Jokowi lebih tinggi, mencapai 34,31 persen, dibanding 31,65 persen di era SBY.
Purbaya menyoroti kebijakan fiskal masa lalu yang dinilai tidak efisien.
Ia menyebut adanya dana pemerintah yang sempat mengendap hingga Rp 800 triliun di Bank Indonesia (BI), padahal dana itu berasal dari utang berbunga sekitar 7 persen per tahun.
“Itu efisien atau enggak? Saya enggak tahu. Tapi jelas ada pemborosan. Dan uang itu ditarik dari sistem, jadi kita punya dosa fiskal yang cukup besar juga,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan BI yang memperparah kekeringan likuiditas dengan menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Dua otoritas mengeringkan sistem finansial: BI dan keuangan. Akibatnya, ekonomi melambat dan kita susah,” tambahnya.
Purbaya memberikan peringatan keras bahwa jika situasi ini tidak segera dibenahi, Indonesia bisa masuk dalam jebakan ekonomi yang berujung pada krisis sosial.
“Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan terjadi, rakyat hidup makin susah, dan masyarakat bisa turun ke jalan. Ini expected buat saya. Kita sedang dibunuh secara ekonomi. Kalau tidak cepat diperbaiki, tinggal tunggu jatuhnya,” pungkasnya.
