33 total views
INNNEWS – Kementerian Kebudayaan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membahas langkah strategis untuk memperkuat program revitalisasi rumah adat serta bantuan hunian bagi pekerja seni dan pelaku budaya di Indonesia. Pertemuan antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri PKP Maruarar Sirait digelar sebagai bagian dari koordinasi lintas kementerian guna mempercepat realisasi program prioritas pemerintah.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menitikberatkan pada kesiapan data penerima manfaat, skema bantuan, hingga mekanisme percepatan pelaksanaan program. Kementerian Kebudayaan menyebut ada dua fokus utama yang akan dijalankan, yakni revitalisasi fisik rumah adat dan bantuan hunian bagi pekerja seni, seniman, hingga juru pelihara situs budaya yang membutuhkan dukungan perumahan layak.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kementerian PKP yang dinilai cepat dalam mendukung program perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat kelompok ekonomi bawah atau desil 1 hingga 4. Ia mengatakan, pemerintah juga ingin memastikan pelaku budaya mendapatkan perhatian yang sama karena memiliki peran penting dalam menjaga warisan budaya bangsa.
Menurut data Kementerian Kebudayaan, saat ini terdapat lebih dari 3.500 rumah adat yang sudah terdata di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah karena masih banyak rumah adat yang belum masuk pendataan resmi. Pemerintah menilai kondisi tersebut memerlukan perhatian serius agar rumah adat yang menjadi simbol identitas budaya daerah tidak rusak atau hilang akibat kurangnya perawatan.
Selain revitalisasi rumah adat, pemerintah juga menyiapkan program bantuan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 3.053 masyarakat adat dan pelaku seni di berbagai wilayah Indonesia. Nilai bantuan nantinya dibedakan berdasarkan kondisi wilayah, yakni Rp25 juta untuk Maluku Utara dan Papua, Rp40 juta untuk daerah terpencil, serta Rp20 juta untuk wilayah lainnya.
Kementerian PKP menjelaskan bahwa program BSPS menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni. Sebagian besar anggaran kementerian tahun ini juga diarahkan untuk mendukung program bedah rumah rakyat dan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui sinergi antarkementerian ini, pemerintah berharap pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan pekerja seni. Revitalisasi rumah adat dinilai tidak hanya penting untuk menjaga nilai sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi langkah nyata mempertahankan identitas bangsa di tengah perkembangan zaman.
