43 total views
INNNEWS – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, tengah menghadapi tuntutan berat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 18 tahun penjara terhadap mantan pendiri perusahaan teknologi Gojek tersebut atas dugaan keterlibatannya dalam proyek pengadaan perangkat pendidikan digital pada masa pandemi COVID-19.
Kasus ini berkaitan dengan pengadaan laptop Chromebook dan sistem operasi Chrome OS untuk kebutuhan pendidikan jarak jauh pada periode 2020 hingga 2022. Jaksa menilai proyek tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar 125 juta dolar AS atau setara lebih dari Rp2 triliun. Selain itu, Nadiem juga dituduh memperoleh keuntungan pribadi mencapai ratusan miliar rupiah dari proyek tersebut.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut adanya dugaan penyusunan spesifikasi tender yang mengarah pada satu ekosistem teknologi tertentu sehingga dinilai memberi keuntungan eksklusif bagi pihak tertentu. Pengadaan Chromebook sendiri sebelumnya sempat menuai kritik karena dianggap kurang efektif digunakan di sejumlah daerah terpencil Indonesia yang memiliki keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital.
Kasus ini menjadi perhatian besar publik karena Nadiem Makarim selama ini dikenal sebagai tokoh muda sukses di bidang teknologi dan pendidikan. Setelah mendirikan Gojek, ia bergabung ke kabinet pemerintahan dan menjabat sebagai Menteri Pendidikan sejak 2019 hingga 2024. Selama masa jabatannya, Nadiem dikenal aktif mendorong transformasi digital di sektor pendidikan nasional.
Pihak kuasa hukum Nadiem membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kliennya tidak melakukan tindakan korupsi sebagaimana yang dituduhkan jaksa. Mereka juga menilai sejumlah bukti baru belum dipertimbangkan secara menyeluruh dalam proses persidangan. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan dan putusan pengadilan diperkirakan akan dibacakan dalam waktu dekat.
Kasus ini memicu beragam reaksi di masyarakat. Sebagian pihak menilai proses hukum harus berjalan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Namun, ada pula yang khawatir kasus tersebut dapat memengaruhi iklim investasi dan kolaborasi sektor teknologi di Indonesia.
