60 total views
INNNEWS – Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki fase baru yang signifikan. Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Iran telah menandatangani dokumen kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung.
Penandatanganan ini terjadi di tengah pertemuan KTT G7. Trump disebutkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tersebut setelah makan malam dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles pada Rabu (17/6/2026) malam waktu setempat. “Baru saja menandatanganinya,” ujar Trump saat meninggalkan lokasi, seperti dikutip dari AFP.
Konfirmasi dari Pihak Iran
Pemerintah Iran juga membenarkan penandatanganan dokumen tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan bahwa teks Memorandum of Understanding Islamabad telah disepakati dan ditandatangani oleh para pemimpin kedua negara. Penandatanganan dilakukan secara elektronik dan jarak jauh, sehingga upacara resmi dianggap tidak terlalu diperlukan.
Baqaei menekankan bahwa pelanggaran terhadap kesepakatan ini akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Ia juga menyebut bahwa implementasi perjanjian akan menjadi ujian selanjutnya.
Rencana Upacara Resmi
Meski penandatanganan virtual telah dilakukan, upacara resmi dijadwalkan pada Jumat (19/6/2026) di sebuah hotel mewah di pegunungan Swiss yang menghadap Danau Lucerne. Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Bagher Ghalibaf diperkirakan hadir dalam acara tersebut.
Teks perjanjian telah dirilis pada Rabu (17/6). Kesepakatan ini mencakup periode negosiasi selama dua bulan, dengan pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai langkah awal penting. Selat tersebut menjadi jalur vital bagi perdagangan minyak global.
Kesepakatan ini muncul setelah ketegangan panjang dan konflik yang berdampak luas di Timur Tengah. Trump sebelumnya telah mengumumkan kemajuan negosiasi, sementara pihak Iran menegaskan komitmen untuk mengakhiri permusuhan.
Para pengamat melihat ini sebagai terobosan diplomasi yang bisa meredakan ketegangan regional, meski masih ada tantangan implementasi, termasuk isu nuklir dan sanksi ekonomi.
