207 total views
INNNEWS – Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menyatakan sebanyak 2,4 juta anak perempuan di Afghanistan masih dilarang mengakses pendidikan menengah. Larangan ini telah berlangsung selama lima tahun sejak Taliban kembali berkuasa.
Dalam laporan terbarunya, UNESCO mengungkapkan bahwa anak-anak perempuan di atas usia 12 tahun tidak diizinkan melanjutkan sekolah. Kebijakan ini merupakan bagian dari serangkaian pembatasan yang diberlakukan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan sejak Agustus 2021.
“Lima tahun telah berlalu, namun 2,4 juta anak perempuan Afghanistan tetap terputus dari pendidikan menengah. Ini adalah salah satu krisis pendidikan terbesar di dunia saat ini,” demikian pernyataan UNESCO yang dikutip dari laporan resmi organisasi tersebut.
UNESCO kembali menyerukan agar Taliban segera mencabut larangan tersebut dan memulihkan hak pendidikan bagi seluruh anak perempuan. Organisasi ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi berdasarkan gender.
Dampak Kebijakan Taliban
Sejak kembali berkuasa, Taliban secara bertahap menutup akses pendidikan bagi perempuan. Awalnya, sekolah menengah ditutup untuk anak perempuan, kemudian diikuti dengan larangan kuliah di perguruan tinggi. Hingga saat ini, hanya anak perempuan di tingkat dasar yang masih diizinkan bersekolah, itupun dengan berbagai batasan ketat.
Menurut data UNESCO, dampak kebijakan ini sangat luas. Generasi muda perempuan Afghanistan kehilangan kesempatan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan masa depan yang lebih baik. Banyak keluarga yang terpaksa menikahkan anak perempuan mereka di usia dini karena tidak ada alternatif pendidikan.
Selain itu, larangan sekolah juga berdampak pada tenaga pengajar perempuan. Ribuan guru perempuan kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.
Desakan Internasional
Berbagai lembaga internasional, termasuk PBB dan sejumlah negara, terus menekan Taliban agar mengubah kebijakan tersebut. Namun hingga kini, Taliban belum menunjukkan tanda-tanda akan mencabut larangan itu.
UNESCO menegaskan bahwa tanpa akses pendidikan yang setara, Afghanistan akan semakin tertinggal dalam pembangunan manusia. Organisasi ini juga mengingatkan bahwa pendidikan perempuan memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi, dan stabilitas sosial suatu negara.
Saat ini, komunitas internasional masih menunggu langkah konkret dari pemerintah de facto Afghanistan. Sementara itu, jutaan anak perempuan terus menunggu kesempatan untuk kembali duduk di bangku sekolah.
