16 total views

INNNEWS – Polemik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sering kali terjebak pada perdebatan hitam-putih: apakah ijazahnya sah atau tidak sah. Padahal dalam disiplin audit forensik, pertanyaan yang lebih penting bukanlah segera memvonis, melainkan menguji konsistensi data, kronologi, dan logika akademik yang mendasarinya.

Sejauh ini, keberadaan pendidikan dasar dan menengah pertama Gibran relatif tidak dipersoalkan. SMP Negeri 1 Surakarta telah mengonfirmasi bahwa Gibran merupakan alumninya. Pendidikan tinggi di MDIS Singapura dan gelar Bachelor of Science (Honours) yang diterbitkan melalui kerja sama dengan University of Bradford juga telah dikonfirmasi oleh institusi terkait.

Justru fase pendidikan tahun 2002–2007 yang menjadi titik paling menarik untuk dianalisis.

Menurut data yang beredar luas dan pernah ditampilkan dalam dokumen pencalonan, Gibran menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002–2004), kemudian UTS Insearch Sydney, Australia (2004–2007), sebelum melanjutkan studi di MDIS Singapura.

Dari perspektif audit forensik pendidikan, terdapat empat pertanyaan mendasar yang hingga kini belum memperoleh penjelasan publik yang rinci.

Pertama, masuk pada level Secondary berapa?

Banyak orang Indonesia menganggap Secondary School di Singapura identik dengan SMA. Padahal sistem pendidikan Singapura berbeda.

Secondary School merupakan jenjang pendidikan menengah yang mencakup rentang yang dalam sistem Indonesia berada di antara akhir SMP hingga awal SMA.

Karena Gibran lulus SMP pada tahun 2002 dan kemudian masuk Orchid Park Secondary School, pertanyaan audit yang muncul adalah: ia masuk pada tingkat Secondary berapa?

Jika masuk pada Secondary 3 atau Secondary 4, maka jalurnya relatif sesuai dengan usia dan latar belakang akademiknya. Namun jika masuk pada tingkat yang lebih rendah, maka diperlukan penjelasan mengenai alasan akademik maupun proses penyetaraannya.

Pertanyaan ini penting karena akan menentukan bagaimana posisi pendidikan tersebut jika dibandingkan dengan sistem pendidikan Indonesia.

Kedua, apakah menyelesaikan O-Level?

Dalam sistem Singapura, salah satu penanda penting penyelesaian pendidikan menengah adalah General Certificate of Education Ordinary Level (O-Level).

O-Level berfungsi sebagai gerbang menuju Junior College, Polytechnic, maupun jalur pendidikan tinggi lainnya.

Karena itu, pertanyaan audit yang wajar diajukan adalah: apakah Gibran menyelesaikan O-Level, dan jika ya, pada tahun berapa?

Sampai hari ini, perdebatan publik lebih banyak berfokus pada istilah Secondary School, padahal dokumen yang sesungguhnya penting untuk memahami jalur akademiknya adalah rekam jejak kualifikasi yang diperoleh setelah menempuh pendidikan di Singapura.

Jika memang terdapat sertifikat O-Level atau dokumen akademik yang setara, publik berhak mengetahui bagaimana kualifikasi tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Ketiga, program spesifik apa yang diambil di UTS Insearch?

Pertanyaan terbesar justru muncul pada fase Australia.

UTS Insearch—yang kini dikenal sebagai UTS College—secara umum dikenal sebagai lembaga pathway atau jalur persiapan menuju pendidikan tinggi, bukan sekolah menengah konvensional.

Masalahnya, istilah UTS Insearch bukan nama jenjang pendidikan, melainkan nama institusi yang menawarkan berbagai program berbeda.

Karena itu auditor akan bertanya: program apa yang sebenarnya ditempuh?

Apakah Foundation Studies? Academic English? Diploma? Program persiapan universitas? Atau program lain yang kemudian disetarakan dengan pendidikan menengah Indonesia?

Pertanyaan ini menjadi penting karena lama studi yang tercatat mencapai sekitar tiga tahun (2004–2007), sementara sebagian besar program pathway internasional umumnya memiliki durasi yang jauh lebih singkat.

Tanpa mengetahui program spesifik yang diambil, publik hanya melihat nama institusi tanpa memahami posisi akademiknya dalam struktur pendidikan internasional.

Keempat, mengapa jalurnya berpindah Singapura–Australia–Singapura?

Pertanyaan ini mungkin yang paling menarik dari perspektif audit.

Secara umum, jalur pendidikan internasional biasanya mengikuti pola yang lebih linear. Siswa yang menempuh Secondary School di Singapura lazim melanjutkan ke Junior College atau Polytechnic di Singapura. Sementara siswa yang masuk Foundation atau Pathway di Australia biasanya melanjutkan ke universitas di Australia.

Dalam kasus Gibran, jalurnya tercatat:

Singapura → Australia → Singapura

Tentu saja jalur seperti ini bukan sesuatu yang mustahil. Banyak mahasiswa internasional berpindah negara selama studi mereka. Namun dari sudut pandang audit, perpindahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan akademik dan administrasinya.

Mengapa setelah menempuh pathway di Australia justru kembali ke Singapura untuk pendidikan tinggi? Apakah program di Australia memang dirancang sebagai pengganti Year 11–12? Apakah ada transfer kredit? Apakah terdapat kerja sama khusus antara institusi yang terlibat? Ataukah terdapat pertimbangan lain yang belum dijelaskan secara terbuka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran, tetapi merupakan bagian dari proses verifikasi yang lazim dilakukan dalam audit pendidikan.

Transparansi Lebih Penting daripada Polemik

Empat pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan. Dalam audit forensik, pertanyaan tidak boleh disamakan dengan kesimpulan.

Yang menjadi persoalan bukanlah apakah seseorang belajar di Singapura atau Australia. Yang menjadi perhatian adalah apakah kronologi pendidikan yang disampaikan kepada publik dapat dijelaskan secara utuh, konsisten, dan didukung oleh dokumen akademik primer.

Karena itu, diskusi mengenai pendidikan Gibran seharusnya tidak berhenti pada slogan “ijazah sah” atau “ijazah tidak sah”. Yang dibutuhkan justru transparansi yang memungkinkan publik memahami bagaimana jalur pendidikan tersebut berlangsung dari awal hingga akhir.

Dalam negara demokratis, semakin tinggi jabatan publik seseorang, semakin tinggi pula standar akuntabilitas yang layak diharapkan. Keterbukaan bukanlah ancaman bagi legitimasi, melainkan fondasi kepercayaan publik.

Dan dalam konteks ini, empat pertanyaan di atas masih menjadi ruang yang layak untuk dijelaskan secara lebih terbuka kepada masyarakat.