29 total views
INNNEWS – Dalam hierarki kekuatan bukti pendidikan yang lazim digunakan dalam audit forensik dokumen, bukti primer dari institusi pendidikan asing menempati posisi teratas. Itu mencakup ijazah atau Certificate of Completion, transkrip akademik, serta verifikasi resmi langsung dari UTS Insearch atau UTS College. Surat Kesetaraan Kemendikbud berada di tingkat sekunder sebagai dokumen resmi pemerintah yang bergantung pada dokumen yang diajukan sebelumnya. CV atau pernyataan pribadi menempati posisi paling lemah.
Polemik riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di UTS Insearch Sydney kembali mencuat di Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Inti persoalan terletak pada tidak adanya bukti primer yang diverifikasi secara langsung oleh KPU, sehingga tercipta lubang audit yang signifikan.
Pada sidang 23 September 2026, Ketua KPU Mohammad Afifuddin mengakui di hadapan hakim konstitusi Saldi Isra bahwa KPU tidak melakukan verifikasi langsung surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran ke dinas pendidikan atau institusi terkait. Alasan yang disampaikan adalah surat keterangan dari Kementerian Pendidikan sudah dianggap cukup karena dikeluarkan oleh instansi berwenang, dan tidak ada laporan keberatan pada saat itu.
Hakim Saldi Isra mempertanyakan longgarnya pendekatan ini, terutama dibanding praktik KPU daerah yang lebih ketat dalam verifikasi pendidikan calon di Pilkada. KPU mengandalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bukti kelulusan SLTA bagi kandidat yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi luar negeri, serta surat keterangan penyetaraan Grade 12 UTS Insearch 2006 yang setara SMK Akuntansi dan Keuangan. Surat itu diterbitkan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud pada 6 Agustus 2019.
Surat tersebut sendiri dipersoalkan karena proses penerbitannya disebut superkilat, kurang dari 24 jam, tanpa kejelasan dokumen kelulusan primer yang menjadi dasarnya. Pemohon, termasuk Denny Indrayana, menekankan bahwa proses normal biasanya membutuhkan minimal 5 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Menurut hierarki forensik, bukti primer berupa ijazah asli, transkrip, atau konfirmasi resmi UTS Insearch belum pernah ditampilkan secara terbuka sebagai dasar penyetaraan, apalagi diverifikasi langsung oleh KPU. Yang ada hanyalah bukti sekunder berupa surat kesetaraan pemerintah dan data riwayat di laman KPU yang mencantumkan UTS Insearch Sydney setingkat SMA tahun 2004–2007. Kritik publik, termasuk dari Roy Suryo dan sejumlah alumni Insearch, menyebutkan program di sana bersifat pathway, kursus bahasa, atau foundation, bukan pendidikan formal setara SMA atau SMK selama tiga tahun. Durasi yang diklaim di data KPU juga tidak selaras dengan tahun kelulusan 2006 di surat kesetaraan.
Komisi Informasi Pusat pada Maret 2026 telah memerintahkan Kemendikdasmen membuka dokumen penyetaraan sebagai informasi publik. Namun hingga sidang MK, pemohon menyatakan belum memperoleh seluruh dokumen pendukung penilaian. Tanpa bukti primer yang diverifikasi independen, proses due diligence KPU berhenti di tingkat sekunder. Ini menciptakan celah. Jika surat kesetaraan belakangan terbukti cacat atau didasarkan pada dokumen yang tidak memadai, maka persyaratan pendidikan minimal SLTA atau sederajat untuk pencalonan cawapres 2024 menjadi problematik secara hukum.
Ada dua skenario yang perlu dipertimbangkan. Jika surat kesetaraan memang bermasalah karena didasarkan pada dokumen yang tidak memadai atau tidak sesuai standar, maka ini bukan sekadar kelalaian administratif. Implikasinya lebih luas. Proses administrasi negara yang super kilat, perubahan aturan PKPU yang dinilai mendadak, dan ketiadaan verifikasi primer membuka ruang spekulasi tentang adanya perlakuan istimewa. Skenario yang melibatkan koordinasi antar-institusi menjadi lebih masuk akal untuk dibahas secara terbuka, karena dampaknya menyentuh legitimasi pencalonan dan integritas proses pemilu.
Sebaliknya, jika bukti primer berupa ijazah, transkrip, atau verifikasi UTS sebenarnya ada tetapi tidak dicantumkan atau tidak diverifikasi, maka ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian administratif. Dampaknya lebih terlokalisasi pada prosedur KPU dan Kemendikbud. Namun tetap problematik karena hierarki forensik menempatkan bukti primer sebagai yang paling kuat dan paling diakui. Ketiadaan publikasi atau verifikasi langsung tetap meninggalkan pertanyaan publik yang legitimate.
Dalam audit forensik dokumen, ketiadaan bukti primer yang diverifikasi secara langsung oleh lembaga pemilu adalah celah struktural. KPU memilih mengandalkan surat sekunder dari kementerian tanpa langkah konfirmasi ke sumber, baik UTS Insearch maupun dinas terkait. Ini berbeda dengan praktik yang lebih ketat di tingkat daerah.
Publik berhak menuntut transparansi penuh. Tampilkan Certificate of Completion, transkrip, atau konfirmasi resmi dari institusi Australia, lalu jelaskan bagaimana dokumen tersebut menjadi dasar surat kesetaraan 2019. Hanya dengan itu lubang audit bisa ditutup, dan spekulasi, baik yang mengarah ke kelalaian biasa maupun skenario yang lebih serius, bisa diuji secara faktual, bukan sekadar opini.
