54 total views

INNNEWS — Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menyelimuti wilayah Malaysia dan Singapura. Dampaknya kian parah. Pemerintah Negeri Johor, Malaysia, menutup seluruh sekolah selama dua hari, Kamis-Jumat (8-9 Oktober 2026), demi melindungi kesehatan siswa.

Keputusan itu diambil berdasarkan arahan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Sebelumnya, sekitar 200–300 sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak di distrik Batu Pahat sudah ditutup lebih dulu setelah Indeks Pencemaran Udara (API) mencapai level “sangat tidak sehat” (di atas 200).

Menurut data IQAir, kualitas udara di Kuala Lumpur dan Singapura sempat masuk kategori terburuk di dunia. Di Singapura, beberapa wilayah mencapai level “sangat tidak sehat”. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk persiapan ajang olahraga besar seperti Formula 1 Singapore Grand Prix.

Kabut asap berasal dari titik api di Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Selatan) dan Kalimantan. Satelit mendeteksi transboundary haze yang menyebar hingga Semenanjung Malaysia, Sarawak, dan Singapura.

Lambannya Penanganan di Tengah Bencana yang Sudah Berlangsung Lama

Karhutla 2026 bukan fenomena baru. Gelombang pertama tercatat sejak awal Agustus 2026, disusul gelombang kedua yang dimulai sekitar 18 Agustus dan masih berlanjut hingga kini (awal Oktober). Artinya, bencana ini sudah berlangsung lebih dari dua bulan.

Meskipun Presiden Prabowo Subianto beberapa kali memimpin rapat koordinasi, memberikan instruksi pemadaman cepat, dan memerintahkan pengusutan korporasi serta pelaku pembakaran, situasi di lapangan masih memburuk. Titik panas dan titik api terus muncul di enam provinsi utama, kabut asap lintas batas masih menyelimuti negara tetangga, dan dampak kesehatan serta ekonomi terus dirasakan masyarakat.

Kritik muncul dari berbagai pihak. Aktivis lingkungan dan warga terdampak menilai respons pemerintah cenderung reaktif daripada preventif. Pola yang sama berulang dari tahun-tahun sebelumnya: musim kemarau ekstrem (diperparah El Niño dan Dipol Samudra Hindia positif) datang, api menyebar di lahan gambut yang sulit dipadamkan, lalu kabut asap menyeberang batas negara. Sementara itu, penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga membuka lahan dengan cara membakar masih berjalan lambat, meski sudah ada laporan polisi dan tersangka.

“Kabut asap lintas batas bukan bencana baru. Pemerintah dan perusahaan harus bertindak lebih cepat dan tegas,” demikian seruan Greenpeace Indonesia dan Malaysia yang disampaikan sejak Agustus lalu.

Hingga saat ini, upaya pemadaman terus dilakukan dengan melibatkan TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah. Namun, fakta bahwa sekolah di Johor harus ditutup massal setelah bencana berjalan lebih dari 60 hari menunjukkan bahwa pengendalian api dan pencegahan penyebaran asap masih belum efektif.

Masyarakat di wilayah terdampak, baik di Indonesia maupun negara tetangga, kini hanya bisa berharap angin berubah arah dan hujan segera turun, sambil terus menunggu langkah konkret yang lebih tegas dari pemerintah.