860 total views
INN OPINI – Tragedi Kanjuruhan menyingkap sebuah pola yang terus berulang terjadi dalam dinamika politik Indonesia.
Meninggalnya ratusan sporter Aremania dan beberapa anggota Polisi di potret sebagai sebuah blunder dari aparat yang memunculkan narasi revolusi.
Narasi revolusi ini dimunculkan seakan-akan sedang menghadapi sebuah pemerintah yang sangat korup dan otoriter. Narasi melawan pemerintahan otoriter ini terus digaungkan sehingga menjadi gelombang kemarahan dari masyarakat.
Ketika gelombang sudah muncul, para politisi yang birahi kekuasaan tinggal berselancar diatasnya.
Dengan kekuatan gelombang revolusi itu, mereka para politisi yang sudah birahi kekuasaan tidak perlu menunjukkan rekam jejak prestasi atau gagasan pembangunan.
Mereka hanya perlu terus bersuara layaknya pembela kemanusiaan hingga dianggap sebagai pahlawan.
Pola ini sebenarnya telah muncul pertama kali saat tragedi PKI 65. Kematian para Jenderal dipakai sebagai kekuatan yang munculkan rezim orde baru. Rezim orde baru yang memulai dengan pola revolusi ternyata dijatuhkan dengan pola dan model yang sama.
Reformasi 98 dengan tragedi Trisaktinya mampu menurunkan Presiden Soeharto setelah 32 tahun menjadi Presiden.
Setelah reformasi pola ini muncul lagi waktu lengsernya Presiden Gusdur. Polanya kali ini agak sedikit beda, aparat bukan menjadi sasarannya. Dalam era Gusdur, tekanan masyarakat dimunculkan untuk karena adanya isu sensitif tentang Israel.
Akan tetapi baik reformasi 98 maupun revolusi lengsernya gusdur, kita dapat melihat banyak tokoh-tokoh politik yang berangkat dengan modal gerakan kemanusiaan justru lebih korup dan minim prestasi.
Saat ini pola politik revolusi sedang mulai dikembangkan. Kasus Sambo dan tragedi Kanjuruhan menjadi isu yang dipakai untuk mendorong munculnya revolusi.
Kasus Sambo dan tragedi Kanjuruhan dipotret sebagai kegagalan besar pemerintahan era Jokowi. Menariknya kali ini, tekanan juga muncul dari internasional. Tekanan dari internasional tentu akan mendorong gelombang yang lebih besar.
Gelombang ini tentu semakin disukai para politisi birahi kekuasaan. Memasuki tahun politik 2024, masyarakat sebagai pemegang kunci perlu belajar dan melakukan refleksi. Kita jangan sampai hanya menjadi alat pemuas nafsu kekuasaan segelintir orang.
Kita tidak boleh lagi terjebak romantisme reformasi 98. Masyarakat harus lebih jeli melihat dengan hati nurani agar tidak di perkosa oleh kelompok kepentingan tertentu untuk melakukan gerakan revolusi.
2024 masyarakat perlu transformasi bukan reformasi atau revolusi. Revolusi maupun reformasi yang terjadi harus menjadi pijakan untuk membangun bangsa.
Proses perubahan yang mulai terjadi dari setiap era pemerintahan harus terus kita rawat dan jaga. Kita tidak bisa terus menerus terjebak dalam pola reformasi/revolusi yang sarat dengan banyak penumpang gelap.
Gilrandi ADP
