473 total views
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 19 Desember 2022.
Dalam pengantarnya, Jokowi meminta jajarannya untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat jelang Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) yang akan datang.
“Saya hanya ingin memberikan peringatan, hati-hati (ada lonjakan) pada kegiatan transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan tahun baru ini,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa puncak arus mudik pada Natal tahun 2022 diprediksi pada tanggal 23-24 Desember, sedangkan untuk tahun baru 2023 pada tanggal 30-31 Desember 2022.
“Puncak mudik pada Natal tahun 2022 itu sekitar tanggal 23 sampai 24 Desember, sedangkan arus balik itu 25 sampai 26 Desember,” ujar Muhadjir dalam keterangan pers usai menghadiri Ratas.
Lanjut Muhadjir, untuk puncak arus mudik perayaan tahun baru tanggal 30 sampai dengan 31 Desember, dan puncak arus balik tahun baru yaitu 1 sampai dengan 2 Januari (2023).
Terkait mobilitas masyarakat tersebut, ungkap Menko PMK, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk memastikan ketatalaksanaan lalu lintas.
Selain itu, di dalam Ratas Presiden juga meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) selama Nataru.
Terakhir, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk memastikan agar perayaan Natal dan tahun baru dapat berjalan dengan tertib dan aman.
“Pengamanan di dalam kegiatan peribadatan sehingga bisa menjamin kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh umat Kristiani pada Natal itu berjalan dengan baik, tertib, aman, dan betul-betul bisa khidmat sesuai dengan tujuan dari ibadah itu sendiri,” ujar Muhadjir.
Kata Muhadjir, keamanan dalam masalah perayaan tahun baru tahun 2023 juga diperhatikan.
Menutup keterangan persnya, Menko PMK memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah siap untuk melaksanakan arahan Presiden Jokowi dan memastikan masyarakat dapat menghadapi rangkaian Nataru dengan rasa nyaman dan aman.
“Secara umum dari kementerian-kementerian terkait sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden,” ucapnya.
Kementerian seperti dimaksudkan Muhadjir, yakni Kementerian Perhubungan, Kapolri, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan hingga Pertamina.
“Dan tentu saja juga BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) yang akan mengawal dari masalah cuaca, dan BNPB yang juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya bencana,” pungkasnya.
