1,226 total views
JAKARTA – Pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum la ini, Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan Media Briefing dan Diskusi Interaktif dalam rangka mempersiapkan pergantian Gubernur DKI Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022.
Disksusi tersebut bertema Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.
Diskusi itu dihadiri Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, Serta Narasumber ternama, Yayat Supriatna (Pengamat Tata Kota), dan Adi Prayitno (Pengamat Politik). Juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Kawan Perjuangan lainnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengungkapkan, ditinjau dari RPJMD DKI tahun 2017-2022 banyak janji, program, dan kinerja Anies yang buruk serta tidak jelas wujudnya.
Gembong bahkan menyebut Anies sebagai gubernur 0%.
“Bapak Anies bisa disebut sebagai Gubernur 0% yang hanya indah di kata kata dan rencana,” sebutnya.
Baca juga: Gelandangan di Jakarta Meningkat, PJ Gubernur Minta Dinsos Fokus, Bina Secara Humanis
Dia pun memaparkan beberapa kinerja Anies yang mendapatkan rapor merah.
Kinerja yang mendapat rapor merah itu antara lain:
– Normalisasi sungai: 0%
– Naturalisasi sungai: 0%
– Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro: 0% – Pembangunan LRT KPDBU: 0%
– Ambil alih air bersih dari swasta: 0%
– Pembangunan ITF dalam kota: 0%
– Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur: 0%
– Membangun Science Park: 0%
– Electronic Road Pricing (ERP): 0%
– Fasilitas Park & Ride: 0%
– Taman Pintar: 0% (dari target 175 lokasi)
– Rumah DP 0 Rupiah: 2.332 unit dari target 232.214 (1%) – Rumah aman: 4 unit dari target 267 (1,5%)
– Wirausahawan OK OCE: 6.000 dari target 200.000 (3%)
Selain itu, Gembong memaparkan berbagai kebijakan dan pengambilan keputusan di Era Anies mengalami banyak kemunduran.
Berbagai kemunduran tersebut antara lain:
– Menutup akses ke website anggaran (ebudgeting).
– Video rapat tidak diupload ke Youtube.
– Menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.
– Menghambat akses informasi kepada wartawan.
– Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.
– Terjadi korupsi Rp 152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah.
– Melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta.
(Sumber: Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta)
