HomeUncategorizedAdu Prinsip Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, Siapa yang Layak Jadi Capres?

Adu Prinsip Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, Siapa yang Layak Jadi Capres?

Published on

spot_img

 419 total views

INN NEWS – Duet Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat dan ramai diperbincangkan publik usai momen kedekatan keduanya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Panen Raya di Kebumen, Jateng belum lama.

Dalam sebuah foto mesra antara Prabowo, Ganjar, dan Jokowi yang beredar di media sosial, publik mengaitkannya dengan kode alam dan restu Jokowi di Pilpres 2024.

Namun kini duet tersebut jadi perdebatan soal siapakah yang layak jadi capres dan siapakah yang akan mendampingi sebagai capres.

Perdebatan itu juga muncul dari kedua partai yang memayungi mereka, yakni Gerindra dan PDIP. Kedua partai tersebut sama-sama tidak mau mengala soal siapa yang harus jadi capres jika keduanya diduetkan.

Baca juga: Banyak yang Salfok dengan Unggahan Ganjar: Tanda-Tanda Alam hingga Kode Keras

Gerindra merasa Prabowo yang harusnya jadi capres, sedangkan PDIP menegaskan capres hanya dari PDIP.

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, yang pertama kali melempar pernyataan. Dia mengatakan tak mungkin Prabowo menjadi cawapres jika berduet dengan Ganjar.

“Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan,” kata Hashim usai acara Deklarasi Prabowo Mania 08 di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/3).

Hashim menyebut Gerindra terbuka jika Ganjar diduetkan dengan Prabowo. Akan tetapi, kata dia, Prabowo menjadi calon presiden.

“Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo saya kira kami terbuka, Pak Prabowo terbuka (Ganjar) sebagai calon wakil presiden,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa calon presiden (Capres) harus berasal dari kader PDI Perjuangan.

“Ya penawaran kerjasama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Hasto menambahkan sesuai amanat dari Ketua Umum DPP DPIP Megawati Soekarnoputri di HUT ke-50 partai, ditegaskan bahwa capres berasal dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Pasalnya, lanjut Hasto, partai telah melakukan proses kaderisasi secara sistemik serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat Nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal.

“Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai, itulah yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan,” jelasnya.

 

Artikel Terbaru

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan. 

Danantara Masih Tetap Direspon Negatif oleh Pasar

INN NEWS - Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, mendapat respons negatif dari pasar karena beberapa faktor yang saling berkaitan, berdasarkan sentimen dan analisis yang berkembang hingga saat ini, 26 Maret 2025. 

artikel yang mirip

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan.