1,345 total views
INN NEWS – Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak memberikan data pegawai yang semestinya menjadi responden untuk Survei Integritas Nasional (SPI) Tahun 2023.
Hal tersebut diungkapkan langsung Pahala kepada wartawan dalam keterangannya di Gedung Juang KPK, Jumat, 26 Januari 2024.
Diketahui sebelumnya, kedua lembaga ini tidak muncul dalam hasil survei tersebut sehingga dipertanyakan.
“Untuk Kemenhan nanti kami periksa ya. Seingat saya memang ada beberapa (lembaga) yang tahun lalu ikut, tapi tahun ini tidak kirim data. Dia ikut tapi enggak ngirim data. Ya kan enggak bisa kami sampel random siapa yang mau ditanya,” kata Pahala.
Diterangkan Pahala, lembaga-lembaga yang turut diberi penilaian lewat Indeks SPI itu pun memberikan data yang bervariasi. Ada lembaga yang hanya ingin memberikan data eksternal atau data internal saja, di samping lembaga-lembaga yang secara terbuka memberikan data yang dimilikinya.
“Nanti kami lihat yang Kemenhan, TNI, segala macam, untuk detailnya,” tuturnya.
Sebagai informasi, SPI sendiri berperan untuk mengukur risiko korupsi di suatu lembaga sekaligus langkah untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pencegat korupsi.
KPK juga mengumumkan bahwa Indeks Integritas Nasional Tahun 2023 memperoleh nilai 70,79.
Angka itu disebut lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai angka 71,94.
