HomeHeadline13 Provinsi Miskin Ekstrem: Tertinggi di Papua, Ada Aceh, Yogyakarta, NTT, Maluku

13 Provinsi Miskin Ekstrem: Tertinggi di Papua, Ada Aceh, Yogyakarta, NTT, Maluku

Published on

spot_img

 310 total views

INN NEWS – Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada 13 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tinggi atau ekstrem menurut catatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menyebut angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 1,12 persen per Maret 2023.

Namun, angka tersebut turun sebesar 0,92 persen poin apabila dibandingkan data Maret 2022. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem di 13 provinsi itu berada di atas level 1,12 persen.

Berdasarkan data tersebut, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia.

“Tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Papua 7,67 persen dan terendah di Kalimantan Timur 0,10 persen,” kata Nunung kepada wartawan, Senin (4/3).

Adapun 13 provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinan ekstrem berada di atas 1,12 persen, yakni Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, Gorontalo, Bengkulu, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, dan Yogyakarta.

Baca juga:

Miris, Dana Pendidikan Naik Terus, tapi Anak Putus Sekolah Merajalela 

Nunung menuturkan pihaknya sudah diberikan tugas untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun ini. Menurutnya, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengatasi masalah itu.

Beberapa di antaranya optimalisasi upaya penciptaan lapangan kerja atau akses terhadap pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM dan UMKM, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan melalui pendekatan graduasi ataupun dukungan terhadap program lintas kementerian/lembaga.

“Namun, catatan penting, bahwa tidak mungkin untuk menangani kemiskinan yang multidimensi itu hanya satu program saja. Jadi harus komprehensif, sama-sama,” ujar Nunung.

Sementara terkait target penurunan angka kemiskinan di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy baru-baru ini mengutip CNNI mengungkapkan, kemungkinan besar target yang ditetapkan sebesar 7,5 persen tak akan tercapai di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah sendiri menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan turun ke angka 6,5 persen-7,5 persen pada 2024.

Muhadjir mengatakan angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih berada di angka 9,36 persen. Maka, masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah dalam RPJMN sebesar 7,5 persen.

Ia pesimistis penurunan angka kemiskinan dapat menyentuh 7,5 persen di akhir periode Jokowi lantaran selama ini hanya alami penurunansekitar 0,3 persen.

 

 

 

 

 

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).