719 total views

INN NEWS – Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya yang juga maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 yakni Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi ketua umum (ketum) Partai Golkar semakin menguat.

Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, Jokowi dan Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar, tetapi belum tentu jadi ketum. Sebab Golkar punya AD/ART atau aturan internal partai yang mengatur syarat jadi ketum.

“Kalau ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun) ya dong. Namanya juga organisasi,” kata Bakrie kepada wartawan baru-baru ini.

Namun kata Bakrie, Jokowi dan Gibran bisa saja menjadi ketum dengan jalan mengubah aturan AD/ART di internal Golkar. Perubahan AD/ART harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia.

“(Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran jadi ketua umum Golkar) ya mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh pengurus di seluruh daerah mau, ya mau,” kata Ical.

Jika AD/ART tidak bisa diubah maka jalan terkahir adalah keduanya harus mengikuti kaderisasi selama lima tahun, seperti kader Golkar lainnya.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, mengatakan Jokowi belum dapat bergabung jadi kader atau pemimpin partai koalisinya. Jokowi masih menjabat presiden yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia.

“Sebaiknya Pak Jokowi itu di atas semua partai politik. Pak Jokowi itu bapak bangsa. Itu catatan pentingnya,” kata Ahmad Doli melansir detik.jateng.

Menurutnya, posisi Jokowi sudah dianggap sebagai pimpinan politik tertinggi. Artinya, menaungi semua partai termasuk Golkar. Setidaknya, sampai 20 Oktober 2024.