HomeHeadlinePekerja Gak Mau Potong Gaji untuk Tapera? Siap tuh Disanksi

Pekerja Gak Mau Potong Gaji untuk Tapera? Siap tuh Disanksi

Published on

spot_img

 180 total views

INN NEWS – Polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera kini menuai kontroversi di masyarakat luas. Bagaimana tidak, bagi pekerja dan pekerja mandiri (freelancer) yang memenuhi persyaratan wajib menjadi peserta program Tapera.

Demikian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Aturan tersebut telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Siapa Saja yang Wajib Ikut Tapera?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11), peserta Tapera merupakan setiap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan tujuan bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) paling singkat enam bulan yang sudah membayar simpanan. Tak hanya pekerja mandiri, jenis pekerja yang menjadi peserta Tapera meliputi:

  • Calon pegawai negeri sipil (CPNS).
  • Aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
  • Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
  • Pejabat negara.
  • Pekerja/buruh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  • Pekerja/buruh di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  • Pekerja/buruh di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  • Pekerja/buruh di badan usaha milik swasta.
  • Pekerja lain yang bukan termasuk pekerja seperti disebutkan di atas yang menerima gaji atau upah, di antaranya BP Tapera, pegawai Bank Indonesia (BI), atau pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Tapera Menjadi Beban Baru Bagi Pekerja 

Syarat Peserta Tapera

Pasal 5 menyebutkan peserta Tapera harus berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah ketika mendaftar. Selain itu, pekerja harus mempunyai penghasilan setiap bulan minimal sebesar upah minimum. Namun, ketentuan upah minimum dapat dikecualikan bagi pekerja mandiri.

Setoran simpanan peserta adalah sebesar 3 persen dari gaji, upah, atau penghasilan per bulan. Pembayaran bagi pekerja ditanggung bersama pengusaha sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen melalui pemotongan gaji atau upah. Sementara iuran bagi freelancer ditanggung dirinya sendiri.

Demikian bunyi Pasal 20 ayat (2) PP:

“Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera,” 

Video: Tapera Bikin Baper Pekerja 

Apakah Pekerja Bisa Tolak  Potong Gaji Untuk Tapera?

Pasal 55 menegaskan bahwa pekerja mandiri yang melanggar ketentuan terkait kewajiban menjadi peserta akan dikenai sanksi peringatan tertulis oleh Badan Pengelola (BP) Tapera. Peringatan tertulis diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing sepuluh hari kerja.

Sementara sanksi administratif bagi pengusaha lebih beragam, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, memublikasi ketidakpatuhan pemberi kerja, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha. Untuk besaran denda administratif yang dikenakan sebesar 0,1 persen setiap bulan dari simpanan yang wajib dibayarkan.

“Denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sebesar 0,1 persen setiap bulan dari simpanan yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak peringatan tertulis kedua berakhir,” tulis Pasal 56 ayat (2) huruf d PP tersebut.

 

Artikel Terbaru

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

PT Sritex Terancam Bangkrut, Sempat All In dan Taruh Harapan ke Gibran

SOLO - Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terancam bangkrut di tengah gempuran utang yang menumpuk.

artikel yang mirip

Antrean Panjang di Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta

JAKARTA - Calon penumpang harus mengantre panjang untuk pengecekan keimigrasian secara manual di pintu keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (21/6).

Pekerjaan sekarang yang Gak Ditemui 10-20 Tahun lalu

INN NEWS - Dunia kerja terus mengalami perkembangan pesat dengan munculnya teknologi baru dan perubahan tren yang konstan. Meskipun teknologi telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan, namun sebaliknya, inovasi teknologi juga telah menciptakan banyak kesempatan kerja yang sebelumnya tidak ada, bahkan dalam 10 atau 20 tahun terakhir.

Wah, 46 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran

INN NEWS - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.