HomeTrendingKWI, PGI, HKBP hingga Muhammadiyah Tolak Jatah Tambang Jokowi 

KWI, PGI, HKBP hingga Muhammadiyah Tolak Jatah Tambang Jokowi 

Published on

spot_img

 185 total views

INN NEWS – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sejauh ini menolak tawaran dari pemerintah itu mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Sedangkan Muhammadiyah sepertinya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil tawaran pemerintah itu.

Pengelolaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Diketahui, dari sekian banyak ormas keagamaan, hingga kini baru PBNU yang mengajukan izin WIUPK.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut menyampaikan bahwa gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

“Karena itu, KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut,” kata Marthen, melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (10/6/2024).

Ia menilai KWI adalah lembaga keagamaan dengan peran-peran seperti, tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat) dan martyria (semangat kenabian).

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)

Ketua Umum PGI Pendeta (Pdt) Gomar Gultom mengapresiasi langkah yang dilakukan Presiden RI Jokowi. Sebab, Jokowi menunjukkan komitmen untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk turut serta mengelola sumber daya alam di Indonesia.

Meski demikian, ia menilai bahwa pengelolaan tambang tidak mudah untuk dilakukan. Mengingat ormas keagamaan memiliki keterbatasan dalam pengelolaan IUP.

“Apalagi dunia tambang ini sangatlah kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat luas. Namun mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional,” ujarnya.

Gomar menekankan, dengan pemberian IUP kepada berbagai Ormas keagamaan di Indonesia sebaiknya tidak mengesampingkan tugas utama dari ormas itu sendiri yakni membina umat dan tidak terkooptasi dengan mekanisme pasar.

“Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profesinya,” tegasnya.

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

HKBP menolak menerima konsesi izin tambang yang telah ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo. HKBP mengajukan sejumlah alasan atas penolakannya itu.

“Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang,” ungkap Ephorus HKBP, Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6/2024).

Robinson mengatakan, berdasarkan Konfesi HKBP 1996, lembaganya merasa ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi umat manusia atas nama pembangunan sejak lama. Dia mengatakan, eksploitasi itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan hingga pemanasan bumi yang tak terbendung dan harus diatasi.

Dia mengatakan, salah satu cara mengatasi masalah lingkungan itu adalah dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti, energi matahari, energi angin, dan lainnya. HKBP juga mengutip sejumlah ayat dalam kitab suci mengenai tanggung jawab manusia menjaga lingkungan.

“Kami sekaligus menyerukan agar di negeri kita pemerintah bertindak tegas terhadap para penambang yang dalam pelaksanaannya tugasnya tidak tunduk pada undang-undang yang telah mengatur pertambangan yang ramah lingkungan,” kata dia.

Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah. Namun untuk mengelola tambang tidak mudah dilakukan begitu saja.

“Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” ujar Mu’ti.

Mu’ti menegaskan sampai saat ini tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.

“Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” jelas Mu’ti.

Mu’ti juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri. Tujuannya agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara

Sementara itu, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin sempat meminta Ormas Muhammadiyah untuk menolak ‘jatah’ Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah.

 

Artikel Terbaru

Teguh Prakosa Resmi Jadi Wali Kota Solo

SEMARANG - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana resmi melantik Teguh Prakosa Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Jumat (19/7) malam.

Menteri PMK Bilang Rp7.500 Sudah Sangat Besar untuk Makan Bergizi Gratis  

INN NEWS - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy turut buka suara soal anggaran program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran yang mau dipangkas menjadi Rp 7.500 per porsi.

Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Ala Ahok, Gimana Itu?

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan nama Ahok, memberikan komentarnya tentang program makan siang gratis yang menjadi program utama presiden terpilih Prabowo-Gibran. 

Ponakan Prabowo Jadi Wamenkeu Disebut Sebagai Signal Pengganti Sri Mulyani 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi  mengangkat ponakannya yang juga Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono menjadi wakil menteri keuangan II pada Kamis (18/7).

artikel yang mirip

Teguh Prakosa Resmi Jadi Wali Kota Solo

SEMARANG - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana resmi melantik Teguh Prakosa Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Jumat (19/7) malam.

Menteri PMK Bilang Rp7.500 Sudah Sangat Besar untuk Makan Bergizi Gratis  

INN NEWS - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy turut buka suara soal anggaran program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran yang mau dipangkas menjadi Rp 7.500 per porsi.

Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Ala Ahok, Gimana Itu?

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan nama Ahok, memberikan komentarnya tentang program makan siang gratis yang menjadi program utama presiden terpilih Prabowo-Gibran.